Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik kebijakan buka tutup program studi (prodi) di perguruan tinggi. Menurut P2G, praktik tersebut merupakan salah diagnosis terhadap permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia.
Kebijakan Buka Tutup Prodi Dinilai Tidak Tepat
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menegaskan bahwa kebijakan buka tutup prodi hanya menyelesaikan masalah di permukaan. "Yang dibutuhkan bukan sekadar menutup prodi yang sepi peminat, tetapi memperbaiki kualitas dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (3/5/2026).
Menurut P2G, banyak prodi yang ditutup justru memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Sebaliknya, prodi baru yang dibuka seringkali tidak memiliki dasar yang kuat sehingga kualitasnya dipertanyakan.
Dampak Negatif bagi Mahasiswa dan Dosen
Praktik buka tutup prodi juga berdampak negatif pada mahasiswa dan dosen. Mahasiswa yang sudah menempuh studi di prodi yang ditutup terancam tidak bisa menyelesaikan pendidikannya. Sementara itu, dosen kehilangan pekerjaan atau harus beralih ke bidang yang tidak sesuai dengan keahliannya.
P2G mendorong pemerintah dan perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan tinggi. "Jangan hanya fokus pada jumlah peminat, tetapi juga pada kualitas lulusan dan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa," tambah Satriwan.
Alternatif Solusi dari P2G
P2G menawarkan beberapa alternatif solusi, antara lain:
- Meningkatkan kualitas pengajaran dan fasilitas di prodi yang ada.
- Melakukan tracer study untuk mengetahui relevansi lulusan dengan pasar kerja.
- Membuka prodi baru berdasarkan riset kebutuhan industri dan masyarakat.
- Memberikan pelatihan ulang (reskilling) bagi dosen agar lebih adaptif.
Dengan langkah-langkah tersebut, P2G berharap pendidikan tinggi Indonesia dapat lebih responsif terhadap tantangan zaman tanpa harus mengorbankan mahasiswa dan tenaga pendidik.
