Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 Bandung dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 11 Bandung, Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi tindak lanjut hasil kajian Ombudsman terkait regulasi, kebijakan, serta tata kelola Sekolah Rakyat yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya.
Monitoring Langsung ke Lapangan
Dalam siaran pers pada Sabtu (6/6/2026), Nuzran menyatakan, "Kita ingin melihat secara langsung dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo tentang Sekolah Rakyat. Ombudsman hadir dalam rangka ikut memberikan pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik karena ini adalah kebijakan yang luar biasa." Kunjungan yang dilaksanakan pada Jumat (5/6) diawali dengan pertemuan dan diskusi bersama Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kemensos, Afrizon Tanjung; Kepala Sentra Wyata Guna Bandung, Feri Afrianto; Kepala SRMP 9 Bandung; Kepala SRMA 11 Bandung; serta para guru, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Setelah diskusi, rombongan meninjau langsung sarana prasarana Sekolah Rakyat, mulai dari ruang guru, kelas, hingga asrama. Nuzran juga sempat berdialog dengan beberapa siswa untuk mendengar pengalaman mereka.
Perbaikan Tata Kelola Disorot
Nuzran menjelaskan bahwa Kemensos telah melakukan perbaikan atas saran Ombudsman, terutama dalam tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan kurikulum. "Ada delapan item saran yang sudah dilaksanakan oleh pihak Kemensos, terkait tata kelola, terutama SDM, sarpras, dan kurikulum. Kami kemarin sudah melihat perbaikan itu, sehingga hari ini kami melakukan monitoring," jelasnya.
Berdasarkan hasil kunjungan, Nuzran memberikan beberapa masukan, antara lain:
- Pencegahan maladministrasi dalam tata kelola.
- Rekrutmen SDM guru dan tenaga kependidikan yang sedang berlangsung.
- Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen, terutama terkait pengajuan lahan dari pemerintah daerah.
"Ombudsman ingin melakukan penguatan untuk Kemensos dalam hal tata kelola, supaya dari awal di hulu kita memberikan saran, agar di hilir tidak terjadi masalah atau maladministrasi," ujar Nuzran.
Rekrutmen SDM dan Lahan Permanen
Nuzran menyoroti proses rekrutmen tenaga pendidik yang sedang berlangsung, mengingat ke depan akan ada sekitar 30 ribu siswa baru. "Kami akan memberikan masukan terkait rekrutmen tenaga pendidik. Ini penting karena jumlah siswa akan bertambah," ungkapnya.
Mengenai lahan, Nuzran mengakui tantangan di kota-kota besar yang sulit menyediakan lahan seluas 6-8 hektare. "Kami mengusulkan agar tidak harus 6-8 hektare, tetapi bisa dibuat dalam bentuk bangunan bertingkat," katanya.
Apresiasi dari Kemensos
Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kemensos, Afrizon Tanjung, menyampaikan apresiasi atas pengawalan Ombudsman sejak awal. Ia menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Ini yang perlu kita pastikan, kegiatan pembelajaran di Sekolah Rakyat berjalan baik. Ombudsman membantu memastikan tata kelolanya benar sejak awal," kata Afrizon.
