Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kebingungannya atas meningkatnya jumlah orang yang menolak vaksinasi di Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Selasa, 23 Juni 2026, Budi mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menggencarkan edukasi imunisasi sebagai respons terhadap fenomena tersebut.
Strategi Edukasi dan Penguatan Layanan
Budi menekankan perlunya strategi edukasi yang lebih serius untuk mengatasi sentimen antivaksin. "Strategi mengenai edukasinya ini kita harus lebih serius, karena enggak tahu kenapa banyak orang-orang yang sekarang yang anti-vaksin," kata Budi dalam rapat kerja tersebut. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas layanan di lapangan. "Strategi imunisasi nasional yang paling penting adalah memastikan dalam dua tahun ke depan penyediaan infrastruktur layanan imunisasi bisa selesai," ujarnya.
Kemenkes telah menyiapkan perencanaan, pengadaan, hingga distribusi vaksin. Namun, Budi mengakui bahwa edukasi kepada masyarakat perlu diperkuat karena masih ada kelompok yang menolak vaksinasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program imunisasi nasional.
Tantangan Anggaran Program Vaksinasi
Selain masalah edukasi, Budi juga mengungkapkan tekanan pada pendanaan program vaksinasi tahun 2026 akibat pemangkasan anggaran. Ia menyebut bahwa pemetaan kebutuhan dan rencana kerja jangka menengah telah dibahas bersama para legislator. Pemaparan tersebut mencakup program imunisasi nasional hingga 2029 yang telah dikomunikasikan lintas kementerian terkait. Fokusnya mencakup kecukupan anggaran dan keberlanjutan layanan di lapangan.
Untuk periode 2025–2029, Kementerian Kesehatan membutuhkan anggaran sebesar Rp 44,49 triliun guna menjalankan program vaksinasi dan imunisasi nasional. Khusus tahun 2026, program vaksinasi menghadapi defisit akibat pemangkasan anggaran. "Vaksinnya saja kita masih kurang sekitar Rp 1 triliun. Padahal, program imunisasi ini rutin dan kebutuhannya dihitung berdasarkan jumlah bayi yang lahir dan kebutuhan lainnya," kata Budi.
Kesenjangan Pendanaan Hingga 2029
Budi menyampaikan perkembangan koordinasi antarlembaga terkait pendanaan jangka menengah. "Rencana program imunisasi sampai 2029 sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Namun, masih ada gap anggaran sekitar Rp 4,91 triliun hingga 2029," ujar Budi. Kesenjangan ini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan program imunisasi nasional.
Kemenkes berkomitmen untuk terus mengupayakan kecukupan anggaran dan memastikan layanan imunisasi tetap berjalan optimal. Dengan penguatan edukasi dan infrastruktur, diharapkan cakupan vaksinasi nasional dapat meningkat dan sentimen antivaksin dapat ditekan.
