Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap percepatan transformasi digital pemerintahan atau government technology (GovTech) sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern melalui layanan publik berbasis digital. Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 43 kabupaten dan kota di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Selasa (30/6/2026).
Piloting Digitalisasi Bansos sebagai Cikal Bakal GovTech
Dalam rakor tersebut, Tito menegaskan bahwa perluasan piloting digitalisasi bansos merupakan bagian dari peta jalan menuju penerapan GovTech secara nasional. “Rapat ini dalam rangka untuk perluasan piloting digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota, dan ini merupakan cikal bakal juga road map untuk menuju GovTech, government technology, e-government,” kata Tito.
Program piloting digitalisasi bansos sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan menunjukkan hasil yang baik. Keberhasilan tersebut mendorong pemerintah untuk memperluas program ke 43 kabupaten/kota lain sebagai bagian dari implementasi nasional. Tito menegaskan komitmennya untuk mengoordinasikan pemerintah daerah (Pemda) bersama kementerian dan lembaga terkait agar program berjalan optimal.
Luhut: GovTech Dorong Efisiensi dan Transparansi
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa GovTech akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Menurutnya, rakor ini merupakan bagian dari upaya mengawal transformasi sistem perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis artificial intelligence (AI).
Luhut menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya proses seleksi penerima bansos dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel melalui pertukaran data lintas sektor. Sistem tersebut dirancang agar mudah digunakan masyarakat, sehingga mereka dapat mengajukan permohonan bansos secara mandiri maupun melalui agen tanpa dibebani persyaratan dokumen atau proses yang panjang.
“Saya percaya dengan ketangguhan kita, program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat penerima, dan mari kita kawal bersama-sama,” kata Luhut. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Tito karena data dari tujuh kementerian/lembaga kini sudah terintegrasi dan proses AI-nya sudah berjalan.
Dampak dan Harapan ke Depan
Perluasan piloting digitalisasi bansos diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial, mengurangi kebocoran, dan memastikan bansos tepat sasaran. Dengan melibatkan 43 kabupaten/kota, program ini menjadi langkah signifikan dalam transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Ke depannya, keberhasilan program ini akan menjadi fondasi bagi penerapan GovTech di seluruh sektor pelayanan publik.
