Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan persoalan guru non-aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama. Salah satu skema utama adalah memprioritaskan 18.000 guru honorer pada formasi ASN mendatang.
Prioritas Formasi ASN untuk Guru Honorer
"Guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18.000 orang itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," ujar Nasaruddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026). Skema ini telah dibahas bersama pimpinan DPR RI dan sejumlah menteri terkait.
Nasaruddin juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VIII DPR. "Tetapi alhamdulillah tadi pagi kita sudah menyuarakan seperti juga apa yang sering kita bicarakan di Komisi 8 ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan, seluruh Bapak Ibu Komisi 8 ini," sebutnya.
Usulan Insentif Rp1,5 Juta bagi Guru Non-ASN
Selain prioritas formasi, Kemenag juga mengusulkan pemberian insentif tambahan sebesar Rp1,5 juta per bulan bagi guru madrasah non-ASN. Usulan ini telah dibahas dalam rapat sebelumnya dengan Komisi VIII DPR RI.
"Misalnya yang tidak bisa terangkat sekarang karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif Rp1,5 juta ya," tutur Nasaruddin. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi ASN dalam waktu dekat.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Nasaruddin menambahkan bahwa informasi yang didiskusikan bersama beberapa waktu lalu telah didengar oleh pimpinan DPR dan solusi yang ditawarkan mendapat respons positif. "Informasi yang kita diskusikan bersama beberapa waktu yang lalu juga sudah didengar oleh pimpinan DPR kita dan termasuk solusi-solusi yang kita tawarkan," tambahnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru madrasah dan kualitas pendidikan agama di Indonesia. Dengan prioritas formasi ASN dan insentif tambahan, pemerintah berupaya memberikan kepastian bagi tenaga pendidik honorer.
