Gubernur Jateng Gandeng TNI dan Stakeholder untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah menggandeng berbagai stakeholder, termasuk TNI melalui Babinsa, untuk menanggulangi kemiskinan secara efektif. Menurutnya, Pemprov Jateng tidak dapat bekerja sendiri dalam mempercepat pengentasan kemiskinan maupun ketahanan pangan, sehingga dibutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan.
Penerapan Collaborative Governance
Dalam acara Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11/2025), Luthfi menegaskan, "Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Dan Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan." Dia mencontohkan, saat melakukan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati, pihaknya menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat daerah secara terpadu.
Model Kolaborasi di Kabupaten Pati
Luthfi memaparkan bahwa Kabupaten Pati telah menjadi rujukan dalam penerapan model kolaborasi percepatan intervensi kemiskinan ekstrem. Dukungan operasional diberikan dengan alokasi dana yang signifikan:
- Pemkab Pati memberikan Rp300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
- Ditambah Rp200 ribu dari Pemprov Jateng, sehingga total menjadi Rp500 ribu per bulan.
- Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp250 ribu untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian warga miskin.
Dukungan ini memastikan pendampingan warga miskin berjalan intensif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial.
Program Perbaikan Rumah dan Intervensi Terpadu
Pada tahun ini, Pemprov Jateng mengalokasikan perbaikan untuk 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khusus untuk Pati, dari total 17 ribu RTLH se-Jawa Tengah. Program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi terintegrasi dengan intervensi kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial. Luthfi menjelaskan, "Tiga pilar—Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa—memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki, sanitasi kita siapkan, pekerjaannya dibantu, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin."
Hasil Nyata dan Target Ke Depan
Model percepatan ini terbukti efektif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin di provinsi ini turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau turun 0,10 persen. Luthfi menyebut hal itu sebagai bukti bahwa pendekatan kolaboratif akan lebih cepat menghasilkan dampak nyata. "Kalau pola ini diterapkan seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana: kita keroyok bareng-bareng," tegasnya.
Sinergi dengan TNI untuk Stabilitas dan Investasi
Dalam acara yang dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Luthfi juga menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan, termasuk dengan TNI. Menurutnya, peran Kodam IV/Diponegoro hingga Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan mendukung iklim investasi yang kondusif. "Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus jadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini," pungkasnya, menegaskan komitmen untuk kerja sama yang erat dalam pembangunan daerah.
