Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Presiden Pantau Langsung Program Makan Bergizi Gratis di Salatiga
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 9 Salatiga pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, terungkap bahwa sebanyak 749 siswa di sekolah itu menjadi penerima manfaat dari program strategis nasional ini.
Penekanan pada Pengawasan Kualitas dan Keamanan Pangan
Di sela kegiatan, Luthfi menegaskan pentingnya pengawasan bahan pangan dalam program MBG agar kualitas dan keamanan makanan tetap terjamin. "Bapak Wakil Presiden melakukan pengecekan untuk memastikan program MBG di wilayah sudah tepat sasaran, baik dari segi gizi, ketepatan waktu, kemudahan menu, maupun kepuasan anak-anak yang menerima manfaatnya," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 7 November 2025.
Selama peninjauan, Luthfi bersama Gibran berbincang langsung dengan siswa-siswi penerima manfaat. Mereka juga meninjau dapur serta proses distribusi menu MBG di sekolah. Salah satu siswi kelas VIII, Salma, mengaku senang dengan adanya program ini. Ia menilai bahwa selain menunya sehat, variasi makanan yang disediakan cukup beragam. "Menunya komplit dan bergizi, ada sayur, buah, dan protein," kata dia.
Data Pencapaian dan Infrastruktur Program MBG di Jawa Tengah
Berdasarkan data per 5 November 2025, pelaksanaan program MBG di Jawa Tengah telah menjangkau 6.308.163 penerima manfaat atau sekitar 65,44 persen dari total potensi 9,6 juta penerima. Rinciannya meliputi:
- 6.121.742 siswa dari jenjang TK hingga SMK serta pondok pesantren
- 20.536 ibu hamil
- 43.579 ibu menyusui
- 122.306 balita
Dari sisi infrastruktur penyediaan pangan, Jawa Tengah telah merencanakan pembangunan 3.228 titik Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG). Hingga awal November, sebanyak 2.267 titik telah terealisasi atau setara 70,22 persen. Titik-titik ini terdiri dari:
- 2.215 mitra
- 22 dikelola oleh Polri
- 23 oleh TNI
- 5 di pondok pesantren
- 1 di BUMB Pemalang
- 1 di Pemda Pati
Di Kota Salatiga, baru tersedia 12 SPPG dari target 22 titik.
Upaya Pemantauan dan Komitmen Pemerintah Provinsi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan pemantauan terhadap kecukupan suplai serta pengawasan keamanan pangan di setiap SPPG. Selain itu, dilakukan pula edukasi terkait pola makan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) serta kampanye Stop Boros Pangan.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov telah membentuk Satgas Percepatan Program MBG berdasarkan SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/88 tanggal 25 Maret 2025. Hingga kini, 15 kabupaten/kota telah memiliki Satgas MBG, di antaranya:
- Kabupaten Cilacap, Purworejo, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Klaten, Tegal, Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Pemalang
- Kota Tegal, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan
Pemprov Jateng juga memanfaatkan aset lahan melalui mekanisme pinjam pakai di 134 titik berdasarkan Surat Sekda Nomor S/500.1/37/25 tanggal 2 Juni 2025.
Sertifikasi dan Layanan Pengaduan untuk Jaminan Mutu
Dari aspek keamanan pangan, 323 titik SPPG di Jawa Tengah telah memperoleh Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikasi ini mencakup inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan penjamah makanan, pemeriksaan laboratorium berkala, dan penerapan tata laksana bank sampel.
Oleh sebab itu, Luthfi menegaskan bahwa seluruh pelaksana MBG di Jawa Tengah diwajibkan memiliki Sertifikasi Laik Higiene Kesehatan (SLHK). "Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menetapkan kebijakan bahwa seluruh pelaksana MBG harus memiliki kualifikasi SLHK. Sertifikasi ini memastikan petugas MBG, termasuk petugas gizi, mendapat pelatihan sesuai standar dinas kesehatan masing-masing kabupaten/kota," jelasnya. Ia berharap kebijakan tersebut dapat mencegah terjadinya insiden negatif dalam pelaksanaan program.
Pemprov Jateng juga membuka posko layanan pengaduan MBG untuk menjamin mutu serta menampung aspirasi masyarakat melalui hotline 0811-2622-000 atau melalui Call Center JNN di 150945.
