Kabakom Ungkap Evaluasi MBG: Tata Ulang Insentif hingga Klasifikasi SPPG
Penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Muhammad Qodari menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam penyediaan MBG.
“Kebetulan memang sekolah kita ini sedang memasuki masa libur, dan salah satu kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional) adalah menghentikan atau menyetop dulu kegiatan dapur-dapur untuk menyuplai MBG selama masa libur,” kata Qodari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6/2026).
“Dan karena masa liburnya cukup panjang, jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” lanjutnya.
Perbedaan Insentif dengan Sistem Grading
Qodari mengatakan evaluasi mencakup penghentian sementara pembangunan SPPG baru, penataan ulang sistem insentif, hingga penerapan sistem penilaian atau grading terhadap kualitas layanan setiap SPPG. Pemerintah memprioritaskan penguatan kualitas operasional SPPG yang sudah berjalan dibandingkan menambah jumlah unit baru.
“Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional,” kata Qodari.
Menurutnya, BGN juga tengah menyiapkan pembaruan mekanisme pemberian insentif bagi SPPG. Skema tersebut akan kembali menggunakan metode yang mengaitkan besaran insentif dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Selain itu, pemerintah berencana menerapkan sistem grading atau kelas sesuai kinerja SPPG. Dalam skema ini, setiap SPPG akan dikelompokkan berdasarkan kualitas layanan yang diberikan.
“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya, jadi angka insentifnya tidak akan sama,” ujar Qodari.
Dengan demikian, besaran insentif yang diterima SPPG nantinya akan ditentukan oleh dua faktor utama, yakni jumlah penerima manfaat yang dilayani dan hasil penilaian kualitas atau grading masing-masing SPPG.
Pengawasan SPPG Diperketat
Selain itu, Qodari menjelaskan, pemerintah juga akan memperketat evaluasi terhadap aspek operasional yang selama ini telah berjalan. Pengawasan akan diperkuat pada berbagai aspek, mulai dari kondisi fasilitas, pemenuhan persyaratan operasional, proses pengolahan makanan, hingga standar kesehatan dan kebersihan.
“Jadi fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tetapi kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi,” ujarnya.
