Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta memutuskan untuk lebih selektif dalam menerima dan merespons aduan masyarakat. Langkah ini diambil sebagai respons atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax dan Pertamina Dex, yang semakin membebani operasional mereka setelah sebelumnya terdampak efisiensi anggaran.
Layanan Darurat Tetap Prioritas
Kepala Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta, Taokhid, menegaskan bahwa layanan kedaruratan tetap menjadi prioritas utama. Seleksi hanya akan diterapkan pada layanan non-kedaruratan atau laporan yang sebenarnya bukan menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Damkar. Selama ini, Damkar sering menangani berbagai laporan yang tidak sesuai tupoksi, seperti perselisihan suami-istri, masalah ketenteraman dan ketertiban umum, hingga penyemprotan pascapenyembelihan hewan kurban.
"Lumayan banyak (aduan tak sesuai tupoksi)," kata Taokhid saat dihubungi, Selasa (16/6).
Pengalihan Aduan ke Instansi Berwenang
Taokhid menjelaskan bahwa aduan masyarakat yang tidak sesuai tupoksi Damkar akan dialihkan ke instansi yang berwenang. Hal ini juga menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami peran dan tanggung jawab setiap lembaga. "Sehingga tidak setiap layanan masuknya ke mesti damkar," tuturnya.
Meski demikian, layanan kedaruratan seperti kebakaran, evakuasi reptil atau ular yang masuk rumah, serta cincin tersangkut di jari tetap akan ditindaklanjuti.
Dampak Efisiensi Anggaran dan Kenaikan BBM
Taokhid menerangkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, khususnya terkait transfer keuangan daerah, berdampak pada kapasitas anggaran semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. "APBD di Kota Yogyakarta kan berkurang akibat efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat khususnya untuk transfer keuangan daerah. Itu kemudian berdampak kapasitas anggaran di masing-masing OPD secara besar hampir sama," papar Taokhid.
Tantangan baru muncul dengan naiknya harga BBM nonsubsidi. Kendaraan operasional pemadam kebakaran, terutama truk damkar, menggunakan Pertamina Dex. "Sehingga kenaikan yang cukup signifikan di awal itu berdampak juga," jelas Taokhid.
Anggaran Operasional Hanya Cukup hingga September 2026
Berdasarkan kalkulasi Damkarmat Yogyakarta, anggaran operasional murni yang tersedia saat ini hanya cukup untuk menutup kebutuhan hingga September 2026 jika tidak ada penambahan. Kondisi ini mendorong Damkarmat melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk lebih cermat dalam penggunaan BBM untuk operasional.
"Lebih melakukan efisiensi berkaitan layanan-layanan operasional yang berkaitan dengan belanja BBM. Kalau secara nominal (jumlah anggaran) nggak turun, tetapi karena kenaikan harga otomatis volume yang bisa kita beli berkurang," imbuh dia.
Taokhid berharap masyarakat dapat memahami keterbatasan yang dihadapi Damkarmat. "Masyarakat agar lebih memahami keterbatasan yang kami hadapi," pungkas Taokhid.
