Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengungkapkan bahwa sepuluh Asosiasi Desa secara resmi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Dukungan ini disampaikan setelah rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemendes pada Selasa, 23 Juni 2026. Menurut Yandri, kedua program tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja dari desa dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Rapat Koordinasi dengan 10 Asosiasi Desa
Dalam rapat tersebut, Yandri menjelaskan bahwa MBG mendorong lahirnya desa-desa tematik, seperti desa melon, desa jagung, desa beras, desa nila, dan desa ayam petelur. Banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bekerja sama sebagai mitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Seperti MBG, banyak melahirkan desa-desa tematik, ada desa melon, desa apa namanya? jagung, desa beras, desa nila, ayam petelur, dan lain sebagainya. Dan banyak juga BUMDes bekerja sama sebagai mitra yang mempunyai SPPG dengan kerja sama dengan BGN," ujar Yandri kepada wartawan di lokasi.
Penyerapan Tenaga Kerja dan Manfaat bagi Warga Desa
Yandri menegaskan bahwa setiap SPPG dari desa mampu menyerap sebanyak 50 orang tenaga kerja. Asosiasi Desa juga menyebut bahwa warga desa sangat membutuhkan program MBG, karena sebelumnya mereka jarang bisa mengonsumsi telur atau daging ayam setiap minggu. Dengan adanya MBG, warga desa kini merasakan manfaatnya secara langsung.
"Karena jarang selama ini penduduk desa itu setiap minggu itu bisa makan telur, makan daging ayam, dan sebagainya. Semenjak ada MBG, alhamdulillah mereka merasakan manfaatnya. Termasuk tadi lahir pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru," ucapnya.
Komitmen Asosiasi Desa untuk Mengawal Program
Sepuluh Asosiasi Desa menyatakan kesiapannya untuk mengawal MBG dan Kopdes dari sisi pembangunan dan operasional. Kopdes diharapkan berfungsi untuk pemerataan ekonomi dan menjadi sumber pendapatan baru di desa. Yandri menjelaskan bahwa 20% dari pendapatan Kopdes akan menjadi pendapatan asli desa, sementara 80% sisanya akan kembali ke rakyat di desa. Hal ini juga akan mengurangi pengangguran karena tenaga kerja yang bekerja di Kopdes diambil dari desa setempat.
"Karena 20% dari pendapatan Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa, sisa hasil usahanya 80%-nya akan kembali juga ke rakyat di desa. Dan termasuk akan mengurangi pengangguran di desa karena tenaga kerja yang akan bekerja di Kopdes itu diambil dari desa setempat," ucapnya.
"Jadi, semua asosiasi 10 tadi kompak mendukung penuh program Bapak Presiden Prabowo melalui Asta Cita ke-6 Bapak Presiden, yang kami terjemahkan dalam 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia," tambahnya.
Pemerintah Terbuka terhadap Aspirasi dan Kritik
Yandri menegaskan bahwa pemerintah menghargai berbagai aspirasi dan kritik terkait MBG dan Kopdes. Pemerintah tidak menutup diri terhadap masukan yang konstruktif untuk perbaikan program. Ia menyadari bahwa program besar seperti ini memerlukan kolaborasi, dan Kementerian Desa menerapkan program pentahelix yang melibatkan semua pihak.
"Karena memang program Bapak Presiden ini sangat besar dan masif, menyentuh jutaan orang. Tentu program yang besar ini perlu kolaborasi. Ya, kolaborasi itu kalau kami di Kementerian Desa ada program pentahelix, jadi semua pihak terlibat. Nah, termasuk MBG dan KDMP ini. Jumlahnya sangat besar. Bahwa ada kekurangan, iya. Tidak mungkin namanya manusia tidak punya kekurangan," tuturnya.
"Nah, kami sampaikan di mana-mana, bilamana ada kekurangan, yang kekurangan itu yang kita sempurnakan. Bukan berarti programnya yang distop atau yang dihentikan," tutup Yandri.
