Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menegaskan tidak terlibat dalam kasus korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia bahkan mengaku tidak memiliki satu pun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Riza menegaskan tidak memiliki riwayat benturan kepentingan dengan program MBG. Hal ini disampaikan untuk membantah spekulasi yang menyebut dirinya terlibat dalam pusaran kasus korupsi MBG yang tengah diusut Kejaksaan Agung.
"Saya tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi maupun tindakan melawan hukum yang sedang dipersoalkan dalam perkara ini," katanya saat dikonfirmasi media, Rabu (17/6) dikutip dari detik.com.
"Bahkan selama menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II dan V DPR RI, Ketua Fraksi MPR dari Partai Gerindra, Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Menteri Desa dan PDT tidak pernah sekalipun menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, bermain proyek, atau melakukan praktik KKN sampai dengan saat ini," sambungnya.
Riza Patria juga meminta publik untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Ia memaparkan posisi kementeriannya dalam program MBG. "Peran Kemendes PDT adalah memastikan desa dapat berpartisipasi dalam rantai pasok pangan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat desa. Peran tersebut bersifat koordinatif dan pemberdayaan, bukan dalam bentuk penunjukan pihak, pengelolaan dapur maupun proses pengadaan," ujar Riza.
"Dan saya sampai saat ini tidak ikut mengelola atau memiliki satu pun dapur SPPG," tegasnya.
Riza menjelaskan peran Kemendes PDT dalam mendukung program MBG dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025, serta Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 64321 Tahun 2026. Lewat regulasi itu, Kemendes PDT memiliki peran mendukung dan berkolaborasi dalam pelaksanaan MBG, khususnya dalam aspek pemberdayaan desa.
Politikus Gerindra ini meyakini pemerintah akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola MBG. Ia menyebut program tersebut telah membantu banyak aspek dan mendorong roda ekonomi di masyarakat.
"Tujuan Pak Prabowo pada Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan dalam pemenuhan gizi dan mengurangi angka stunting. MBG juga berperan dalam sektor pendidikan dalam meningkatkan konsentrasi belajar dan kehadiran siswa. Dari sektor sosial MBG berperan dalam meningkatkan gotong royong warga desa memenuhi kebutuhan dapur," jelas Riza.
"Dan tidak kalah penting MBG berdampak pada sektor ekonomi. Dari uang yang dikucurkan pemerintah, MBG memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi desa melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi desa, dan BUM Desa. Komitmen saya tetap sama, yaitu memastikan masyarakat desa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari program pembangunan yang dijalankan pemerintah," sambungnya.
Sebelumnya, di media sosial beredar setidaknya 26 nama yang diduga disebut eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya diserahkan ke penyidik Kejagung. Puluhan nama itu disebut diserahkan Sony ketika mengajukan permohonan menjadi justice collaborator. Beberapa orang yang disebutkan dalam daftar nama viral itu telah menyampaikan bantahan masing-masing. Sony Sonjaya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung bersama eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan eks Wakil Kepala BGN Lodoeyk Pusung.
