Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, mengaku telah memberikan lebih dari 20 nama yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Puluhan nama tersebut telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Pengajuan Justice Collaborator
Krisna menyatakan bahwa surat pengajuan sebagai Justice Collaborator (JC) juga telah diberikan kepada penyidik. Ia berharap permohonan JC kliennya dapat diterima oleh Kejagung.
"Sudah kita sampaikan ke penyidik (20 lebih nama) udah ada di-BAP kok itu waktu pemeriksaan kita kan saya mendampingi Pak Sony, sudah kita tuangkan dalam BAP," kata Krisna kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
"(JC) sudah kita sampaikan kemarin suratnya, sudah ditandatangani, dan sudah saya serahkan (ke Kejagung). Kita berharap dari kejaksaan mengabulkan JC nya karena untuk mengungkap peristiwa lebih besar lalu untuk pengembangan penyidikan lebih mudah," ujarnya.
Krisna mengungkapkan bahwa terdapat 26 nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Ia menyebut jumlah itu baru sebagian kecil dari keseluruhan yang akan terungkap.
"Ada orang-orang, pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif, (Jumlahnya) 26, ada kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja," ucapnya.
Demokrat Bantah Keterkaitan AHY
Partai Demokrat angkat bicara mengenai isu kedekatan dengan Sony Sonjaya. Demokrat menegaskan bahwa Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak memiliki hubungan dengan Sony Sonjaya terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau program BGN lainnya.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan bahwa AHY tidak mengenal Sony Sanjaya. "Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya," ujar Herzaky dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
Herzaky juga menegaskan bahwa AHY tidak pernah mengusulkan atau meminta bantuan kepada Sony terkait program SPPG atau program BGN lainnya. "AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung," katanya.
Selain itu, Herzaky juga menanggapi pemberitaan yang mencantumkan frasa '2 Orang Kolonel usulan AHY'. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasarkan fakta. "Dalam postingan tersebut tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan frasa 'AHY' maupun siapa '2 Orang Kolonel' yang dimaksud. Namun, apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apapun," ucapnya.
"Karena itu, frasa '2 orang Kolonel usulan AHY', jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran," sambungnya.
Dudung Bantah Punya SPPG
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman membantah isu memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah terbongkarnya kasus dugaan penyimpangan tata kelola program MBG. Dudung mengatakan tidak memiliki dapur MBG sama sekali.
Hal tersebut disampaikan Dudung usai menerima audiensi Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang di kantornya, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Dudung mengklarifikasi bahwa ia tidak memiliki titik SPPG melalui tersangka dugaan korupsi afiliasi SPPG dan markup pengadaan barang MBG, eks Kepala BGN Dadan Hindayana.
"Terus satu hal saya ingin menyampaikan klarifikasi, ada berita Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan," kata Dudung.
Dalam bantahannya, Dudung bercerita bahwa sejumlah pondok pesantren yang dekat dengannya menyampaikan terkait penerima manfaat MBG. Penerima manfaat tersebut, kata Dudung, jumlahnya ribuan di pondok pesantren.
"Saya informasikan, jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin tujuh, enam bulan yang lalu, saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu ada Abah Junaidi, ada Ustaz Iskandar, itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya, untuk sebagai sasaran penerima manfaat. Karena di pesantren itu kan ada santrinya empat ribu, ada yang lima ribu, sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya," ujarnya.
Sejumlah pesantren tersebut meminta dikenalkan dengan Dadan melalui Dudung terkait penerima manfaat MBG. Syarat untuk menerima MBG itu sudah disiapkan oleh para pesantren, menurut Dudung.
"Nah, kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan. Saya sampaikan Pak Dadan ini ada pesantren yang sudah siap ya, sudah ditentukan, dia sudah mulai secara administrasi sudah siap. Nah, realisasinya tidak ada. Akhirnya saya sampaikan Pak Dadan, 'Oh silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nurahman staf saya'," ujar Dudung.
Singkat cerita, Dudung mengatakan pihak BGN dengan pesantren lalu berhubungan untuk MBG. Namun ternyata, pihak pesantren belum menyiapkan infrastruktur, sehingga dapur tersebut urung terealisasi.
"Akhirnya silakanlah mereka berhubungan. Mereka berhubungan saya sudah tidak mengerti apa-apa. Nah, waktu Pak Dadan ke sini beberapa minggu yang lalu, saya tanya Pak Dadan gimana itu? Rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai, bangunnya dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaidi dan sebagainya," ucapnya.
Cerita tersebut, kata Dudung, dikait-kaitkan dengan isu bahwa dirinya punya dapur MBG atau SPPG. Dudung tegas membantah kabar dirinya memiliki SPPG usai kasus korupsi di BGN ditangani Kejagung.
"Cuma karena saya yang minta tolong kepada Pak Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya," imbuhnya.
Yahya Zaini Bantah Terlibat
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam pengadaan di Badan Gizi Nasional. Yahya Zaini juga menyatakan tidak terlibat dalam urusan dapur MBG.
"Itu tuduhan yang tidak benar alias fitnah karena saya tidak terlibat korupsi di BGN," kata Yahya kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Legislator Partai Golkar ini juga menegaskan tidak bersentuhan dengan urusan penjualan titik dapur MBG. "Saya tidak terlibat dalam pengadaan di BGN dan saya tidak terlibat dalam penjualan titik dapur. Lalu di mana unsur korupsinya?" kata dia.
