Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto kembali menyoroti praktik makelar kasus atau calo dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam sebuah kesempatan, ia menegaskan bahwa para pelaku tersebut bukanlah sosok yang sakti atau memiliki kemampuan luar biasa. Lantas, apa maksud dari pernyataan tersebut?
Pernyataan Setyo Budiyanto dalam Peluncuran E-Learning ASN
Hal itu disampaikan Setyo saat peluncuran E-Learning ASN di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI pada Rabu, 17 Juni 2026. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga. Setyo mengawali paparannya dengan menyebut bahwa dalam perkara korupsi, masih ada pihak yang mencoba mengakali sistem yang sudah ada, termasuk melalui E-Catalogue.
"Yang saya sebut paling gampang misalkan E-Catalogue gitu. Pengadaan secara digitalisasi masih bisa dimainkan, masih bisa diotak-atik. Ditutup siang hari, dibuka malam hari gitu. Karena apa? Kembali pada sumber daya manusianya," ujar Setyo.
Makelar Kasus Hanya Penonton yang Menunggu Informasi
Setelah itu, Setyo menyinggung soal adanya markus atau broker yang kerap menjadi keluhan. Ia menyebut orang-orang yang menjadi makelar pengadaan ini hanyalah penonton yang menunggu informasi dari dalam.
"Sering saya sampaikan ya, mereka selalu beralasan, 'Pak, ada markus, makelar kasus, ada calo, ya ada broker'. Sering saya sampaikan seperti itu. Mereka ini tidak sakti-sakti amat, Bapak-Ibu. Mereka ini sebenarnya adalah penonton, pemain yang menunggu kucuran informasi dari orang dalam ya," sebutnya.
Cara Kerja Makelar Kasus
Setyo menjelaskan bahwa setelah mendapatkan informasi dari orang dalam, para makelar baru bisa bergerak. Praktik inilah yang menjadi penyimpangan dalam pengadaan di berbagai instansi.
"Jadi kalau orang dalam sudah ngasih tahu 'woi, nanti buka buat pengadaan speknya ini ini ini'. Diarahkan, Pak. Nanti harga penawarannya sekian, sekian, sekian. Dia buatlah itu ya. Nah, nanti tinggal merekalah broker, markus, makelar itu yang kemudian calo itulah yang gerilya, carilah pemain-pemain, carilah vendor, motong harga gitu sekian," ucapnya.
Pentingnya Integritas ASN
Setyo kemudian mengingatkan para pimpinan daerah yang hadir bahwa penegakan integritas ASN adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas penegak hukum.
"Pak Gubernur, Ibu Gubernur, Kepala Daerah semuanya, saya minta ini juga menjadi perhatian bagi semua. Dengan segala situasi dan kondisi saat ini ya, kita tidak bisa melupakan bahwa itu jadi tanggung jawab kita semuanya," sebutnya.
Digitalisasi Bukan Jaminan Bebas Korupsi
Setyo juga mengungkit sistem digitalisasi di pemerintahan, khususnya untuk pengadaan, yang tidak serta merta menjamin terbebas dari praktik korupsi. Ia menyinggung banyak pejabat yang mencoba mengakali sistem tersebut untuk berbuat curang.
"Karena apa? Kalau kita melakukan semua kegiatan tanpa integritas ya, maka yang dibuat, yang sudah dikerjasamakan oleh kita semuanya ini dengan cara digitalisasi itu hanya sebuah alat," kata Setyo.
Setyo menyebut KPK telah membuktikan banyak perkara di mana digitalisasi itu diakali. Praktik korupsi dalam pengadaan ada yang dilakukan melalui mekanisme tersembunyi atau backdoor. Ia menekankan bahwa korupsi masih bisa terjadi di tengah sistem canggih jika tidak diikuti dengan sikap integritas dari manusianya.
"Alat bisa diakali ya. Kami sudah buktikan banyak di perkara-perkara itu, kelihatannya saja sudah digitalisasi tapi pintu belakangnya, backdoor-nya itu ternyata masih bisa dimainkan," katanya.
ASN Diingatkan Soal Uang Panas
KPK juga meminta ASN untuk menahan godaan saat menjalankan tugas. Setyo mengatakan ASN harus berhati-hati dengan urusan uang.
"Saya paham situasi di lapangan memang tidak mudah. Namanya godaan, namanya iming-iming, pasti ada ya. Ini situasional. Menghadapi masyarakat yang mau cepat, tidak mau repot ya, tidak mau kemudian harus bolak-balik dan sebagainya, itu menjadi sebuah godaan dan iming-iming yang nyata," kata Setyo.
Setyo menyebut para ASN harus memperkuat insting. Ia mengatakan ASN harus menghindari uang yang bisa menjerumuskan.
"Seluruh ASN itu untuk bisa peka naluri instingnya. 'Oh ini insting nggak baik nih'. Ibarat kata 'Oh ini uang hangat nih, oh ini uang panas nih, oh ini akan menjerumuskan'," kata dia.
Ia mengatakan pengambilan keputusan harus dilakukan dengan pertimbangan positif. Menurutnya, kehati-hatian bisa membawa keberhasilan dalam pelaksanaan program.
"Nah, diingatkan kepada mereka ya supaya dalam setiap pengambilan keputusan kembali kepada insting, kembali kepada naluri, kembali kepada kepekaan itulah yang akhirnya bisa menjadi sebuah hal yang positif dan nanti ending-nya adalah keberhasilan, keberhasilan bersama dalam skala agenda nasional," ujarnya.
