Kementerian Pariwisata (Kemenpar) angkat bicara terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku bernama Kurnia Rakhman. Melalui unggahan di akun Instagram resmi @kemenpar.ri, Kemenpar menegaskan bahwa Kurnia Rakhman bukanlah pegawai di Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) maupun di kementerian secara keseluruhan.
Klarifikasi Resmi Kemenpar
Dalam pernyataan resmi yang diunggah pada Senin (29/6), Kemenpar menyatakan, "Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa pihak yang mengatasnamakan Kurnia Rakhman bukan pegawai di Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), maupun di Kementerian Pariwisata." Pernyataan ini sekaligus membantah klaim yang beredar di masyarakat.
Modus Penipuan yang Digunakan
Kemenpar mengungkapkan bahwa pelaku diduga menghubungi hotel dan vendor dengan dalih pemesanan kamar, ruang pertemuan, plakat, souvenir, maupun kebutuhan kegiatan lainnya. Tindakan ini dinilai mengarah pada penipuan. Oleh karena itu, Kemenpar mengimbau masyarakat, hotel, vendor, dan mitra kerja untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengaku sebagai pegawai Kementerian Pariwisata.
Imbauan Kewaspadaan
Dalam imbauannya, Kemenpar meminta masyarakat, pelaku usaha, serta mitra kerja untuk selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Kemenpar. "Sebelum menindaklanjuti informasi, permintaan kerja sama, maupun transaksi dalam bentuk apa pun, pastikan kebenarannya melalui kanal resmi," ujar perwakilan Kemenpar.
Kemenpar juga menambahkan, "Mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan melakukan verifikasi terlebih dahulu guna menghindari kerugian akibat penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab." Langkah ini diharapkan dapat mencegah lebih banyak korban yang tertipu oleh oknum yang menyalahgunakan nama instansi pemerintah.
Langkah Verifikasi yang Disarankan
Untuk memastikan keabsahan informasi, Kemenpar menyarankan masyarakat menghubungi kanal resmi seperti call center atau media sosial terverifikasi. Masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan indikasi penipuan serupa. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya verifikasi sebelum bertransaksi dengan pihak yang mengaku dari instansi pemerintah.
