Turki bersiap menjadi tuan rumah KTT NATO pada 7-8 Juli di Ankara. Pertemuan itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di tubuh aliansi, termasuk kritik Presiden AS Donald Trump terhadap sekutu Eropa. Namun, KTT ini menjadi sangat penting bagi Turki yang memiliki militer terbesar kedua di NATO dan memegang peran penting di sayap tenggara aliansi. Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi presiden AS dalam 17 tahun, sejak Barack Obama pada 2009.
Gelombang Penangkapan Massal Jelang KTT
Menjelang pertemuan puncak, negeri di tepi Laut Hitam itu dibayangi gelombang penangkapan. Media melaporkan sebanyak 225 orang telah ditangkap dalam beberapa hari terakhir, dengan 178 orang di antaranya masih ditahan. Kebanyakan adalah aktivis HAM, pegiat lingkungan, dan jurnalis. Pemerintah juga memberlakukan larangan ketat terhadap aksi unjuk rasa selama dua pekan ke depan di Ankara.
Jaksa Turki menyatakan gelombang penangkapan didasarkan pada penyelidikan terhadap organisasi teroris yang masih berlangsung. Menurutnya, penyelidikan itu bertujuan untuk mengungkap aktivitas kelompok terorisme di seluruh Turki. Beberapa orang yang ditangkap termasuk perwakilan Yayasan TEMA di Ankara, Nevzat Özer; ekonom Emel Memiş Parmaksız; dan jurnalis sekaligus pemimpin redaksi portal LGBTQ Kaos GL, Yıldız Tar. Dua pengacara, Semra Demir ve Kürat Bafra, juga ditahan dengan tuduhan keterlibatan dalam organisasi teroris bersenjata. Mereka masih berada dalam tahanan praperadilan.
Tuduhan Terorisme dan Bantahan
Sejumlah tersangka diperiksa karena dugaan keterkaitan dengan Partai Komunis Turki/Marxis-Leninis, yang dicap sebagai teroris oleh pemerintah Turki. Pemeriksaan mencakup penggunaan nama samaran, pelatihan militer, dan struktur organisasi. Para tersangka membantah tuduhan tersebut; bahkan ada yang tidak mengetahui kelompok itu.
Motif di Balik Penangkapan
Ilmuwan politik Berk Esen menilai langkah tersebut janggal. Sebab, jika pemerintah mendapat sorotan positif sebelum KTT, merekalah yang akan diuntungkan. Ia juga menyoroti pola serupa yang terjadi menjelang KTT NATO sebelumnya di Turki, saat kelompok-kelompok kiri menjadi sasaran penindakan. Langkah tersebut juga dinilai bisa menjadi sinyal kepada Amerika Serikat. Kali ini, penindakan diduga menyasar individu yang dicurigai akan mengorganisasi aksi protes. Esen juga menyebut banyak individu yang ditangkap tidak memiliki afiliasi politik tertentu, dan menilai hal ini berkaitan dengan sistem peradilan Turki yang lemah.
Kritik dari Human Rights Watch
Organisasi HAM Human Rights Watch mengkritik keras penangkapan tersebut. "Penyalahgunaan Undang-Undang Terorisme untuk melakukan penangkapan massal dan membungkam orang-orang menjelang KTT NATO bertentangan dengan nilai-nilai dasar aliansi," tulis Benjamin Ward, Deputi Direktur Eropa dan Asia Tengah Human Rights Watch. Ia menambahkan, "Membungkan pengunjuk rasa di Ankara semakin memperlihatkan represifnya pemerintah Turki," serta mendesak sekutu NATO untuk menekan perubahan kebijakan.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman dan diadaptasi oleh Felicia Salvina. Editor: Muhammad Hanafi.
