Hakim Andi Saputra Beda Pendapat dalam Vonis Nadiem Makarim
Jakarta – Salah satu anggota Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Andi Saputra, menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam sidang vonis kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Dalam pertimbangannya, Andi menilai Nadiem tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana didakwakan jaksa.
Alasan Andi: Tidak Ada Bukti Perbuatan Jahat
"Tidak ada bukti terdakwa memasukkan kroninya ke dalam sistem kementerian. Tidak ada bukti terdakwa menerima uang, pemberian hadiah, atau pemberian dalam bentuk lain yang bertentangan dengan hukum. Tidak ada aliran uang dari pengadaan barang laptop ke terdakwa. Tidak ada perbuatan jahat yang dilakukan terdakwa," kata Andi saat membacakan dissenting opinion di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026). Menurut Andi, berdasarkan fakta persidangan, Nadiem juga tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, maupun sarana yang melekat pada jabatannya sebagai menteri.
Tidak Ada Konflik Kepentingan
"Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang berakibat lahirnya konflik kepentingan terdakwa sebagai pribadi dengan jabatan publik yang diembannya. Perbuatan terdakwa menandatangani Permendikbud belum cukup disebut sebagai perbuatan jahat (actus reus). Penunjukan pejabat di kementerian dilakukan oleh tim di bawah Kesekjenan dan tidak ada bukti intervensi terdakwa," ujarnya. Andi juga meyakini tidak ada bukti Nadiem mengarahkan pejabat tertentu karena konflik kepentingan ataupun memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, maupun korporasi.
Nadiem Tidak Terbukti Perkaya Diri
"Tidak ada bukti bahwa terdakwa menyalahgunakan kesempatan yang ada pada diri menteri untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau korporasi. Tidak ada bukti bahwa terdakwa menyalahgunakan sarana sebagai menteri untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau korporasi, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi," kata Andi. Selain itu, Andi menilai Nadiem tidak terbukti masih menjadi pengendali maupun beneficial owner PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). Menurutnya, kenaikan nilai saham perusahaan tersebut terjadi karena mekanisme pasar, bukan akibat campur tangan terdakwa.
Nadiem Harus Dibebaskan dari Semua Dakwaan
"Terdakwa juga tidak terbukti terlibat dalam proses pembentukan harga laptop Chromebook yang tidak wajar," ujarnya. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Andi menyimpulkan Nadiem seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan, baik primer maupun subsider. "Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider, maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim harus dibebaskan dari seluruh dakwaan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa harus dibebaskan, maka kepadanya harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya semula," tutup Andi.
