Komisi II DPRD Kota Solo menengarai adanya potensi penyalahgunaan anggaran daerah dalam pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Baliho tersebut dipasang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di sejumlah titik strategis di kota tersebut.
Anggota DPRD Pertanyakan Sumber Dana
Anggota Komisi II DPRD Solo, Silvester Rony Kamtoro, secara tegas mempertanyakan sumber pendanaan dari pemasangan baliho-baliho tersebut. "(Kalau pakai APBD) ya pasti menyalahi anggaran," kata Rony, Selasa (23/6). Ia menegaskan bahwa anggaran Pemkot Solo dikumpulkan dari masyarakat melalui pajak dan retribusi. Oleh karena itu, uang rakyat seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Rony menilai baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Jokowi hanya mewakili sebagian masyarakat saja. "Uang APBD kan pasti harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan ataupun perorangan," ujarnya.
Kaitan dengan PSI dan Kecemburuan Partai Lain
Rony juga menyoroti citra Jokowi yang saat ini identik dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pemasangan baliho tersebut dinilai dapat menimbulkan kecemburuan di partai-partai lain. "Ini kan tidak pas karena Pak Jokowi kan kalau gak salah dia sebagai Pembina PSI," kata dia. Ia menambahkan bahwa Ketua DPC Gerindra juga mempertanyakan mengapa tidak ada ucapan serupa untuk Presiden Prabowo Subianto saat ulang tahunnya.
Perbandingan dengan Mantan Presiden Lain
Rony menampik alasan Pemkot Solo yang menyebut Jokowi sebagai mantan Wali Kota dan Presiden yang berjasa. "Mantan-mantan Presiden yang ulang tahun di Bulan Juni itu banyak. Contohnya Ir Soekarno, Pak Soeharto, Pak BJ Habibie. Kenapa hanya Pak Jokowi saja?" kata dia.
Masalah Logo Pemkot Solo
Rony tidak menutup kemungkinan baliho tersebut dibiayai oleh perorangan. Namun, ia menekankan bahwa pemasangan baliho oleh perorangan juga bermasalah karena baliho-baliho tersebut menampilkan logo resmi Pemkot Solo. "Kalau uangnya memang dari pribadi atau perorangan yo tidak boleh pakai simbolnya Pemkot," ujarnya. Ia mendesak Ketua Komisi II DPRD Solo untuk memanggil Pemkot Solo guna menjelaskan sumber dana pemasangan baliho tersebut.
Tanggapan Wali Kota Solo
Sementara itu, Wali Kota Solo, Respati Ardi, membela pemasangan baliho tersebut sebagai bentuk apresiasi. Ia menyebut Jokowi pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo tahun 2005-2012 yang berdampak pada perubahan drastis di Solo. "Iya, iya, ya ini bentuk apresiasi kita ingat Pemerintah Kota Surakarta itu perubahan drastis di era beliau. Pembangunan yang luar biasa. Tentu ini apresiasi sekali dari Pemerintah Kota Surakarta terhadap beliau Wali Kota ke-16 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Semoga beliau terus menginspirasi bagi kami semua yang bertugas saat ini," kata Respati, Senin (22/6).
Kekecewaan Gerindra Solo
Pemasangan baliho tersebut juga memicu reaksi dari DPC Gerindra Kota Solo. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, mengaku kecewa karena perlakuan serupa tidak diberikan kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai Presiden RI. Padahal, Wali Kota Solo Respati Ardi saat ini berstatus sebagai kader Partai Gerindra. "Kenapa ketika Pak Prabowo kok tidak ada ucapan? Ini membuat saya juga agak kecewa sedikit dengan apa yang diberikan Mas Wali kepada Pak Jokowi, tetapi kenapa Pak Prabowo tidak ada. Padahal beliau juga menjadi kader Gerindra," kata Ardianto, Senin (22/6).
