Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo, yang akrab disapa Dito Ariotedjo, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 30 Juni 2026. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji Indonesia tahun 2023–2024. Dito tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 09.58 WIB dengan mengenakan kaus polo lengan pendek berwarna biru tua dipadukan celana panjang hitam.
Pemeriksaan Saksi Kasus Haji
Dito mengaku datang atas undangan KPK untuk memberikan keterangan terkait perkara yang menjerat sejumlah pihak. "Hari ini undangan saja terkait dengan kasus yang haji," ujar Dito kepada awak media. Saat ditanya mengenai dokumen yang dibawa, ia menjawab singkat, "Enggak bawa apa-apa. Ini saja, undangan saja."
Para jurnalis yang meliput juga menyoroti perubahan postur tubuh Dito yang tampak lebih bugar. Menanggapi hal itu, ia mengaku belakangan ini lebih rutin berolahraga. "Iya, mumpung lagi enggak sibuk," ucapnya, dikutip dari Antara.
Kasus Kuota Haji Seret Eks Menag dan Staf Khusus
KPK resmi memulai penyidikan dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023–2024 sejak 9 Agustus 2025. Dalam perkara ini, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus tersebut diduga menimbulkan potensi kerugian negara mencapai Rp622 miliar.
Selain Yaqut dan Ishfah, KPK juga telah menetapkan Direktur Operasional Maktour Ismail Adham serta mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Aziz Taba, sebagai tersangka. Proses penyidikan perkara ini masih terus berlangsung hingga kini.
Dampak dan Kelanjutan Kasus
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi dan nilai kerugian negara yang besar. KPK terus mengembangkan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk Dito Ariotedjo yang pernah menjabat sebagai Menpora. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai materi pemeriksaan terhadap Dito.
Dengan ditetapkannya lima tersangka, publik menanti perkembangan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya tersangka baru. Kasus ini diharapkan dapat mengungkap tuntas praktik korupsi dalam pengelolaan ibadah haji yang merugikan negara dan masyarakat.
