Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan subsidi transportasi umum sebesar Rp3,75 triliun pada tahun 2026. Anggaran ini digunakan untuk menjaga akses mobilitas masyarakat, termasuk warga di wilayah penyangga Jakarta.
Tarif Transjakarta Tidak Naik Selama 22 Tahun
Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, mengungkapkan bahwa tarif Transjakarta masih Rp3.500, sama seperti 22 tahun lalu. "Tarif Transjakarta kan belum naik kan. Masih tarif yang 22 tahun yang lalu, ya ininya gitu kan, Rp3.500, dan kita setahun ini Rp3,75 triliun itu adalah kita subsidi untuk transportasi," kata Firdaus dalam Prime Plus di CNN Indonesia TV, Senin (22/6) malam.
Perluasan Layanan Transjabodetabek
Pemprov DKI juga memperluas jangkauan layanan transportasi melalui pengembangan rute Transjabodetabek yang digagas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. "Ini bagian komitmen dari Pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi ketidakadilan dalam akses," ujar Firdaus.
Tantangan Fiskal 2026
Meski subsidi besar, Pemprov DKI menghadapi tantangan fiskal pada 2026 setelah dana bagi hasil dipangkas sekitar Rp16 triliun. Namun, tiga sektor dipastikan tidak mengalami pemotongan anggaran: pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Skema Creative Financing
Pemprov DKI mendorong skema creative financing untuk pembangunan proyek tanpa APBD. "Terbukti kita misalkan membangun Taman Bendera Pusaka, itu tidak menggunakan APBD sama sekali. Kita lagi memoles Semanggi akan berubah tahun depan, itu pun juga tidak menggunakan dana APBD," kata Firdaus.
