Mendagri Tinjau Langsung Penerima Bantuan Bedah Rumah di Jakarta Timur
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan peninjauan langsung terhadap para penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pada Jumat (19/6). Kunjungan ini dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Masih Banyak Rumah Tidak Layak Huni
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, jumlah rumah yang menjadi sasaran program BSPS tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. "Tapi memang masih banyak backlog (rumah layak huni) yang harus kita kerjakan," ujar Tito.
Memastikan Bantuan Tepat Sasaran
Peninjauan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Salah seorang warga mengaku bahwa BSPS merupakan bantuan perumahan pertama yang diterimanya. Pengakuan ini sejalan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS, yang menyatakan bahwa warga tersebut layak menerima bantuan bedah rumah. DTSEN disusun berdasarkan berbagai aspek, termasuk kondisi rumah dan pendapatan bulanan.
"Memang inilah upaya Bapak Presiden berusaha untuk menyelesaikan masalah perumahan seluruh Indonesia yang tidak mudah," kata Tito.
Dorongan untuk Pemerintah Daerah
Mendagri kemudian menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak huni. Selain BSPS, pemerintah telah menerapkan kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Lebih jauh, ia meminta Pemda dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatasi persoalan tersebut, termasuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta, Mendagri mendorong seluruh pemangku kepentingan di DKI Jakarta untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi permasalahan rumah tidak layak huni.
"Saya mengharapkan dari DKI juga mengalokasikan anggaran untuk perumahan," pungkas Tito.
