Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyiapkan dukungan tambahan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Dukungan tersebut mencakup revisi definisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kepastian hukum bagi warga yang berbeda domisili dalam mengakses program perumahan.
Revisi Definisi MBR dan Kepastian Hukum Domisili
Revisi akan dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Tito mengatakan revisi terutama pada bagian pendapatan MBR yang semula maksimal Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah menjadi Rp 8,5 juta. Upaya ini dilakukan agar program dapat menyasar masyarakat yang lebih luas.
Selain itu, mereka juga ingin membuat dasar hukum agar masyarakat yang ingin mengakses program perumahan tidak mengacu pada KTP domisili. Hal itu diungkapkan Tito usai acara Sosialisasi Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Lapangan Persima, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Senin (15/6/2026).
"Kita akan revisi kembali. Karena Pak Ara (Menteri PKP) mau memperluas (definisi) masyarakat berpenghasilan rendah itu," kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6/2026).
Dukungan Nyata Kemendagri
Tito memaparkan bahwa jajarannya telah melakukan upaya nyata dalam mendukung program prioritas nasional tersebut. Ini dimulai dengan mengoordinasikan langkah bersama kepala daerah serta membuat kebijakan seperti membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
"Daerah jangan khawatir akan kekurangan PAD (Pendapatan Asli Daerah), karena tahun depannya dapat pajak bumi dan bangunan (PBB). Jadi kalau tanah kosong pajaknya ringan, ada bangunannya nanti akan dapat untung, ekonomi berputar," ungkapnya.
Bersama Menteri PKP, Tito juga rutin melakukan peninjauan langsung penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Terkini, peninjauan dilakukan di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
Peninjauan Langsung ke Lapangan
Peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan kunjungan ini untuk memastikan penerima manfaat program secara langsung.
"Semuanya juga bergerak seperti ini langsung door to door, lihat langsung ke lapangan, menyentuh langsung di rakyat. Jadi bukan berdasarkan informasi, apalagi di belakang meja," katanya.
Tito menilai kawasan Tambora sebagai salah satu daerah terpadat di Indonesia dan banyak terdapat perumahan yang tidak layak. Dia pun sempat melihat langsung salah satu rumah kecil yang ditempati 10 orang.
Dia mengatakan kunjungan ke lapangan bersama Menteri PKP juga sering dilakukan seperti awal Juni lalu di Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya dilakukan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, hingga kawasan perbatasan di Sulawesi Utara.
"Jadi program Bapak Prabowo di antaranya program rumah ini betul-betul menyentuh, karena peduli rakyat kecil. Ini riil, saya mendampingi Pak Ara (Menteri PKP) bukan sekali ini aja," tutupnya.
