Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa yang dianggap mampu secara ekonomi, sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekolah-sekolah tersebut melibatkan total 39.353 siswa yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat.
Pendataan dan Efisiensi Anggaran
Wakil Ketua BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan dan menemukan 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.
“Sampai dengan hari ini kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa yang juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ. Kita akan memfokuskan program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” kata Agustina di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Kriteria Sekolah Mampu
Menurut Agustina, sekolah-sekolah tersebut masuk dalam kategori mampu berdasarkan beberapa kriteria yang disusun BGN. Salah satu indikator utamanya adalah kemampuan siswa dan lingkungan sekolah dalam memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri tanpa bantuan program pemerintah.
“Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah,” ujarnya.
Pengalihan Anggaran ke Daerah 3T dan Kelompok Rentan
Agustina menjelaskan bahwa anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak yang mengalami kerentanan gizi.
“Karena itu pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” tuturnya.
Data Bersifat Sementara
Agustina menegaskan bahwa jumlah 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara. BGN terus memperbarui dan memverifikasi data untuk menentukan sekolah maupun kelompok masyarakat yang layak menerima program MBG.
Proses pemutakhiran data dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari kondisi sosial ekonomi, tingkat kerentanan gizi, hingga akses terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi.
“Nanti angka itu masih akan terus bertambah karena memang kami melihat beberapa indikator, ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi, dan sebagainya,” jelasnya.
Refocusing untuk Efektivitas Anggaran
Ia menambahkan bahwa refocusing penerima manfaat dilakukan agar anggaran negara yang digunakan dalam program MBG dapat lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, intervensi gizi pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
“Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya, karena kondisi ekonomi berada di desil yang tinggi, maka tidak akan diberikan program Makan Bergizi Gratis ini,” tutup Agustina.
