Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyatakan bahwa sertifikasi halal telah berevolusi menjadi instrumen ekonomi strategis yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kepercayaan pasar. Pernyataan ini disampaikan dalam acara penyerahan simbolis 5.000 sertifikat halal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) binaan PT Gajah Tunggal di Gedung Griya Ganesha Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (29/6/2026).
Kontribusi Halal Value Chain Capai Rp4.900 Triliun
Menurut Haikal, halal value chain telah terbukti memberikan kontribusi ekonomi yang sangat besar, mencapai 27% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, atau setara dengan sekitar Rp4.900 triliun. "Halal kini telah menjadi instrumen penting ekonomi. Halal value chain terbukti memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar, kontribusinya tembus 27% PDB Nasional. Angkanya itu sama dengan sekitar Rp4.900 triliun," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dalam konteks pengembangan usaha, Haikal menjelaskan bahwa sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk dan memperluas peluang pasar bagi pelaku UMK. "Program ini bukan sekadar penyerahan sertifikat, tetapi merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha. Ketika produk memiliki sertifikasi halal, kepercayaan konsumen akan meningkat dan peluang usaha pun semakin terbuka," ungkapnya. Ia menambahkan, "Dengan sertifikat halal, produk UMK memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan."
Dukungan dari Berbagai Pihak
Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar yang juga Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak masyarakat dan instrumen pemberdayaan pelaku usaha, termasuk UMKM. "Karena itulah Indonesia memiliki Undang-Undang Jaminan Produk Halal, bukan untuk mempersulit masyarakat maupun pelaku usaha, tetapi justru memberikan kepastian, perlindungan, dan kemudahan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Buktinya, pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada kesempatan ini, secara simbolis diserahkan 5.000 Sertifikat Halal UMKM," katanya.
Menurut Jazuli, banyak negara maju memiliki struktur ekonomi yang kuat karena ditopang oleh UMKM. Indonesia memiliki potensi yang sama jika UMKM terus didorong meningkatkan kualitas produk, termasuk melalui sertifikat halal yang membuka peluang lebih luas ke pasar nasional dan ekspor, khususnya ke negara-negara berpenduduk muslim.
Apresiasi dari Pemerintah Kota Tangerang
Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan memberikan apresiasi kepada PT Gajah Tunggal yang telah memfasilitasi penerbitan 5.000 sertifikat halal bagi pelaku UMK. Ia menilai langkah tersebut sebagai sinergi nyata antara pemerintah dan sektor industri dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha dan kualitas produk lokal. Pemkot Tangerang, lanjutnya, terus berupaya memperkuat sektor UMKM melalui berbagai program pemberdayaan, mulai dari pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas, digitalisasi pemasaran, hingga kemudahan akses sertifikasi halal.
"Kami ingin UMKM Kota Tangerang terus berkembang dan naik kelas. Kami akan terus menghadirkan berbagai kemudahan agar para pelaku usaha memiliki kemampuan untuk bersaing, baik dari sisi kualitas produk, legalitas usaha, maupun akses pasar," ujar Maryono. Ia berharap kepemilikan sertifikat halal menjadi motivasi bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, menjaga standar produksi, berinovasi, dan memanfaatkan pemasaran digital.
Bank Indonesia Dukung Ekosistem Halal
Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Suryono menyatakan bahwa sertifikasi halal adalah investasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses pasar. Dengan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, ekosistem halal nasional akan semakin kuat dan berdaya saing. "Oleh karena itu, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi bersama BPJPH, pemerintah daerah, Halal Center, perguruan tinggi, pesantren, lembaga keuangan syariah, dan para pelaku usaha untuk mempercepat lahirnya lebih banyak produk halal yang berdaya saing," jelasnya.
