UII Yogyakarta Serukan Evaluasi Kebijakan dan Sikap Tegas Atas Konflik Global
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta secara resmi menyampaikan enam tuntutan kritis kepada pemerintah Indonesia, menyoroti berbagai isu mulai dari konflik di Timur Tengah hingga arah kebijakan nasional. Pernyataan yang ditandatangani oleh Rektor UII Yogyakarta pada 3 Maret 2026 ini mengekspresikan keprihatinan mendalam atas sikap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dinilai belum cukup tegas dalam menanggapi serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.
Kritik Terhadap Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Sikap pemerintah dianggap mencerminkan kelemahan dalam menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak kemerdekaan. UII Yogyakarta juga menyoroti berbagai kebijakan lain yang berpotensi melemahkan kedaulatan negara, mencederai komitmen konstitusional, dan membatasi kebebasan sipil melalui kriminalisasi aktivis.
Enam Poin Tuntutan Utama
- Mengutuk Serangan Militer ke Iran: UII menuntut pemerintah segera mengutuk serangan Israel dan AS ke Iran, yang dinilai melanggar kedaulatan negara dan prinsip hukum internasional. Serangan ini berpotensi memperluas konflik global dan memperparah penderitaan masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak.
- Mundur dari Dewan Perdamaian (Board of Peace): UII mendesak pemerintah mengundurkan diri dari Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump, karena keterlibatan ini berisiko bertentangan dengan konstitusi dan mereduksi prinsip politik luar negeri bebas aktif.
- Membatalkan Perjanjian Dagang ART dengan AS: Pemerintah didesak membatalkan Agreement on Reciprocal Trade (ART) setelah menyerap kritik publik dan mengevaluasi substansinya yang berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia dan kedaulatan ekonomi nasional.
- Menghentikan Kriminalisasi Aktivis: UII menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum menghentikan pembungkaman suara kritis, disertai komitmen terhadap reformasi Polri untuk memastikan demokrasi yang sehat dan penghormatan hak asasi manusia.
- Menghormati Kedaulatan Warga dalam Proyek Strategis: Pembangunan proyek strategis nasional, termasuk di Papua, harus menghormati hak masyarakat lokal, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi publik, tanpa mengabaikan aspirasi warga.
- Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): UII mendorong evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG, mencakup ketepatan sasaran, kualitas pangan, tata kelola anggaran, dan akuntabilitas, agar tidak mengorbankan program prioritas lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Ekspresi Kepedulian dan Tanggung Jawab Moral
Kritik yang diajukan UII Yogyakarta bukanlah bentuk oposisi politik, melainkan ekspresi kepedulian sebagai warga negara dan institusi pendidikan tinggi terhadap arah perjalanan bangsa. Mereka berharap pemerintah mendengar suara nurani publik demi Indonesia yang berdaulat, demokratis, bermartabat, berkeadilan sosial, dan berkontribusi pada perdamaian dunia. Pernyataan ini menegaskan tanggung jawab moral dan kecintaan kepada Indonesia serta kemanusiaan global.
