Mensos Gus Ipul Minta Wali Kota Palopo Atasi Hambatan Lahan untuk Sekolah Rakyat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, menerima audiensi Wali Kota Palopo Naili Trisal di Kantor Kementerian Sosial. Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul memberikan motivasi kepada wali kota untuk segera merealisasikan pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
Koordinasi dengan Kemen PU untuk Atasi Keterbatasan Lahan
Saat ini, Kota Palopo belum memiliki Sekolah Rakyat yang beroperasi, terutama karena terkendala oleh keterbatasan lahan yang memadai. Menyikapi permasalahan ini, Gus Ipul menyarankan agar Wali Kota Palopo dan dinas terkait melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia di wilayah perkotaan.
"Karena ini wilayah kota, nanti coba dikoordinasikan dengan Kemen PU," tegas Gus Ipul dalam keterangannya pada Selasa, 14 April 2026. Ia menekankan bahwa sinergi antarinstansi pemerintah sangat penting untuk mengatasi kendala teknis seperti ketersediaan lahan.
Persyaratan Lahan yang Aman dan Nyaman untuk Siswa
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono turut menyoroti bahwa keterbatasan lahan di daerah perkotaan merupakan tantangan yang sering dihadapi. Namun, ia mengingatkan bahwa ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam menentukan lokasi untuk Sekolah Rakyat. Persyaratan ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak-anak yang akan menempuh pendidikan di sana.
"Lahannya jangan terlalu pinggir ke pantai, jangan lokasi rawan bencana, bukan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Lahannya juga yang dekat jalan agar aksesnya mudah, lalu pastikan air akses mudah," pesan Agus Jabo. Kriteria tersebut mencakup aspek keselamatan dari bencana, kemudahan akses transportasi, dan ketersediaan air bersih.
Pemutakhiran Data Bantuan Sosial PBI-JK
Selain membahas pendirian Sekolah Rakyat, pertemuan ini juga mengangkat isu terkait bantuan PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan). Agus Jabo mengingatkan bahwa masih terdapat data yang belum termutakhirkan, seperti penerima manfaat yang telah meninggal namun masih menerima bantuan. Untuk mencegah hal ini, ia meminta Wali Kota Palopo agar rutin melaksanakan pemutakhiran data.
"Pemutakhiran data bantuan sosial PBI-JK itu per satu bulan, kalau bantuan PKH tiga bulan. Tolong diperbarui terus ya, agar bisa dialihkan ke yang lebih membutuhkan," pungkas Agus Jabo. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan.
Dengan adanya upaya ini, diharapkan Kota Palopo dapat segera memiliki Sekolah Rakyat yang berkualitas, sekaligus memperbaiki sistem bantuan sosial untuk mendukung pengentasan kemiskinan secara lebih komprehensif.
