Hardiknas 2026: DPR Kritik Wacana Penutupan Prodi Keguruan
Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan kritik tajam terhadap wacana penutupan program studi (prodi) keguruan di sejumlah perguruan tinggi. Kritik ini disampaikan oleh anggota Komisi X DPR, yang menilai langkah tersebut justru kontraproduktif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Alasan DPR Menolak Penutupan Prodi Keguruan
Menurut DPR, penutupan prodi keguruan akan memperparah kekurangan guru berkualitas di Indonesia. Saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal distribusi dan kualitas tenaga pendidik. Dengan menutup prodi keguruan, justru akan semakin sedikit calon guru yang terdidik secara formal. DPR menekankan bahwa yang diperlukan adalah perbaikan kurikulum dan peningkatan standar prodi keguruan, bukan penutupan.
Selain itu, DPR juga menyoroti bahwa wacana ini muncul tanpa kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap dunia pendidikan. Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, masih sangat membutuhkan guru. Penutupan prodi keguruan hanya akan memperlebar kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Dampak Penutupan Prodi Keguruan
Jika wacana ini benar-benar direalisasikan, DPR memprediksi akan terjadi penurunan minat generasi muda untuk menjadi guru. Padahal, profesi guru adalah ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. DPR mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan guru dan pengembangan kompetensi, bukan pada penutupan program studi.
DPR juga mengingatkan bahwa penutupan prodi keguruan bertentangan dengan semangat Hardiknas yang seharusnya menjadi momentum untuk memajukan pendidikan. Sebagai gantinya, DPR mendorong revitalisasi prodi keguruan dengan melibatkan praktisi pendidikan dan industri.
Harapan DPR ke Depan
DPR berharap pemerintah dapat membuka dialog dengan berbagai pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan strategis seperti penutupan prodi. Keputusan yang terburu-buru dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di sektor pendidikan. DPR siap mengawal kebijakan pendidikan yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.
