Pendidikan tinggi di Indonesia saat ini menghadapi paradoks yang menarik. Di satu sisi, sistem pendidikan tinggi mengadopsi prinsip-prinsip kapitalisme seperti persaingan pasar, efisiensi, dan profitabilitas. Namun di sisi lain, praktik feodalisme masih kental terasa, menciptakan ketimpangan akses dan kualitas.
Feodalisme dalam Sistem Pendidikan
Feodalisme dalam konteks pendidikan tinggi tercermin dari adanya hierarki yang kaku antara universitas negeri dan swasta, serta antara fakultas-fakultas tertentu. Universitas negeri ternama seringkali dianggap sebagai "bangsawan" akademik, sementara universitas swasta dipandang lebih rendah. Hal ini menciptakan stratifikasi sosial yang mirip dengan sistem feodal.
Kapitalisme sebagai Pembungkus
Kapitalisme membungkus feodalisme ini dengan dalih efisiensi dan daya saing. Biaya pendidikan yang tinggi, seleksi ketat, dan komersialisasi riset menjadi ciri khas. Namun, di balik itu semua, akses pendidikan masih terbatas pada kalangan tertentu yang mampu secara ekonomi dan memiliki koneksi sosial.
Dampak pada Mahasiswa
Mahasiswa dari keluarga kurang mampu seringkali tersingkirkan. Mereka harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan beasiswa atau bekerja paruh waktu, sementara mahasiswa dari keluarga berada menikmati fasilitas dan jaringan yang lebih baik. Hal ini memperkuat siklus ketimpangan sosial.
Solusi yang Diperlukan
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi sistemik. Pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya menjadi milik elit. Beasiswa harus diperluas, biaya pendidikan dikendalikan, dan kualitas pendidikan ditingkatkan secara merata. Selain itu, perlu ada kesadaran kolektif untuk menghapus praktik feodalisme dalam dunia akademik.
Dengan demikian, pendidikan tinggi dapat benar-benar menjadi alat mobilitas sosial, bukan sekadar pelestari ketimpangan.
