Wamensos Agus Jabo Usulkan Dua Opsi Atasi Kendala Lahan Rawa untuk Sekolah Rakyat Donggala
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah menerima audiensi dari perwakilan DPRD Kabupaten Donggala, Muhammad Taufik, untuk membahas usulan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta ini fokus pada kesiapan lahan yang diajukan pemerintah daerah sebagai lokasi konstruksi.
Kendala Lahan Rawa dan Dua Solusi yang Ditawarkan
Dalam audiensi tersebut, terungkap bahwa lahan yang diusulkan masih menghadapi kendala signifikan karena berupa area rawa. Menanggapi hal ini, Agus Jabo menawarkan dua opsi solusi untuk memastikan proses pengusulan pembangunan tetap dapat berjalan lancar.
"Kalau lahannya masih rawa, ada dua pilihan, bisa dilakukan pematangan lahan atau disiapkan lokasi lain," ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat, 13 Maret 2026.
Agus Jabo menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat memilih untuk melakukan pematangan lahan melalui proses penimbunan, atau menyiapkan alternatif lokasi lain yang lebih siap dan memenuhi syarat untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Opsi ini diharapkan dapat mengatasi hambatan teknis yang dihadapi.
Respons dari Perwakilan DPRD Donggala
Merespons arahan dari Kementerian Sosial, Muhammad Taufik menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti dua opsi yang disampaikan setelah kembali ke daerah. "Terkait kesiapan Donggala untuk Sekolah Rakyat, kami akan menindaklanjuti arahan ini," kata Taufik.
Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat, yang dianggap sebagai proyek penting untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah tersebut.
Syarat-Syarat Lahan untuk Sekolah Rakyat
Sebagai informasi, terdapat sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi dalam pengajuan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Syarat-syarat ini dirancang untuk memastikan kelayakan dan keberlanjutan proyek. Di antaranya:
- Luas lahan minimal 6,8 hektare
- Kemiringan lahan kurang dari 10 derajat
- Lahan tidak dalam sengketa kepemilikan
- Didukung akses jalan dan infrastruktur dasar yang memadai
Pemenuhan syarat-syarat ini sangat krusial untuk kelancaran proses pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat di masa depan.
Implikasi dan Langkah Selanjutnya
Dengan adanya dua opsi solusi dari Agus Jabo, diharapkan pemerintah daerah Donggala dapat segera mengambil langkah konkret. Proses pematangan lahan atau pencarian lokasi alternatif perlu dilakukan dengan cermat untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi.
Kolaborasi antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Pembangunan Sekolah Rakyat di Donggala diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses belajar bagi masyarakat setempat.
