Ammar Zoni Hadapi Tuntutan 9 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta dalam Kasus Narkoba
JAKARTA - Aktor Ammar Zoni, yang juga dikenal sebagai mantan suami Irish Bella, kini menghadapi tuntutan berat dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan peredaran narkotika. Sidang pembacaan tuntutan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis, 12 Maret 2026, dengan JPU menuntut hukuman penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta.
Detail Tuntutan dan Proses Sidang
Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang PN Jakarta Pusat, JPU secara resmi membacakan tuntutan terhadap Ammar Zoni, yang nama lengkapnya adalah Muhammad Ammar Akbar. Tuntutan tersebut mencakup pidana penjara selama 9 tahun, dengan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Selain itu, JPU juga menuntut denda sejumlah Rp 500 juta sebagai bagian dari hukuman tambahan.
Kasus ini berpusat pada dugaan peredaran narkotika yang terjadi di dalam Rutan Salemba, menambah kompleksitas persidangan. Sidang pembacaan tuntutan ini merupakan langkah krusial dalam proses hukum yang telah berjalan, dengan JPU mengajukan argumen berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul selama penyidikan.
Implikasi Hukum dan Latar Belakang Kasus
Ammar Zoni, yang sebelumnya dikenal publik melalui karier aktingnya dan pernikahannya dengan Irish Bella, kini terjerat dalam kasus hukum serius terkait narkoba. Tuntutan 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta mencerminkan beratnya dakwaan yang dihadapi, dengan JPU menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kasus peredaran narkotika.
Proses sidang di PN Jakarta Pusat ini diharapkan dapat memberikan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat dan media terus memantau perkembangan kasus ini, mengingat dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan profesional Ammar Zoni.
Dengan tuntutan yang telah diajukan, langkah selanjutnya dalam persidangan akan menentukan nasib akhir dari aktor tersebut. Kasus ini juga menyoroti isu peredaran narkoba di lingkungan penjara, yang menjadi perhatian serius bagi pihak berwajib.
