KPK Sita Isi Safe Deposit Box Tersangka Korupsi Bea Cukai, Nilainya Capai Rp 2 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan barang bukti penting dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap impor barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penyidik melakukan penggeledahan terhadap sebuah safe deposit box (SDB) di salah satu bank di Kota Medan, yang diduga milik tersangka dengan inisial RZL.
Isi Safe Deposit Box yang Disita
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa dalam SDB tersebut, penyidik menemukan dan menyita berbagai aset berharga. Barang-barang yang diamankan meliputi logam mulia, uang valas dalam bentuk Dolar Amerika Serikat (USD) dan Ringgit Malaysia, serta uang Rupiah. Total nilai keseluruhan dari barang bukti ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 2 miliar.
Budi menegaskan bahwa isi SDB ini akan dimanfaatkan oleh KPK sebagai barang bukti dalam proses penyidikan. "Penggeledahan ini merupakan upaya untuk memperkuat bukti-bukti yang diperlukan sekaligus langkah awal yang progresif dalam upaya pemulihan aset," ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu, 22 April 2026.
Enam Tersangka Terlibat dalam Kasus Ini
Kasus korupsi impor di DJBC ini melibatkan enam orang tersangka, yang terdiri dari pejabat Bea Cukai dan pihak swasta. Berikut adalah daftar tersangka beserta peran mereka:
- Rizal (RZL) – Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC periode 2024 hingga Januari 2026.
- Sisprian Subiaksono (SIS) – Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan (Kasubdit Intel P2) DJBC.
- Orlando Hamonang (ORL) – Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) DJBC.
- John Field (JF) – Pemilik PT Blueray (BR).
- Andri (AND) – Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray.
- Dedy Kurniawan – Manager Operasional PT Blueray.
KPK terus mendalami kasus ini untuk mengungkap modus operandi dan jaringan yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut.
Tujuan Penyitaan dan Langkah Selanjutnya
Penyitaan aset dari safe deposit box ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan bukti, tetapi juga sebagai bagian dari strategi asset recovery. KPK berkomitmen untuk mengembalikan kerugian negara melalui proses hukum yang transparan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.
Budi Prasetyo menambahkan bahwa penggeledahan SDB dilakukan setelah penyidik memperoleh informasi dan bukti awal yang kuat. "Ini adalah upaya konkret KPK dalam memberantas korupsi, terutama di sektor yang rentan seperti impor dan bea cukai," katanya.
Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat nilai kerugian yang signifikan dan melibatkan pejabat tinggi. KPK akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh fakta dan menyeret pelaku ke pengadilan.
