Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Bupati Langkat Syah Afandin dan sejumlah titik lainnya dalam pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berkaitan dengan dugaan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Kabupaten Langkat.
Penyegelan untuk Proses Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan sebagai bagian dari proses hukum. "Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, untuk kebutuhan proses hukum tentu kemudian tim juga memasangi, ya, KPK line, menyegel beberapa titik lokasi sehingga nanti untuk proses pemeriksaan berikutnya ketika ini nanti diputuskan untuk naik ke penyidikan, ada kegiatan penggeledahan sebagai salah satu rangkaian upaya paksa," ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (3/7).
Tiga Lokasi OTT dan Tujuh Tersangka
OTT tersebut terjadi di tiga lokasi, yaitu Langkat, Binjai, dan Medan. Sebanyak tujuh orang berhasil ditangkap, terdiri dari Bupati Langkat Syah Afandin, satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Langkat, dan lima orang lainnya dari pihak swasta. Bupati ditangkap saat berada di rumah pribadinya di Medan.
Budi menuturkan bahwa bupati Langkat akan dibawa ke Jakarta pada siang hari itu juga. "Pada siang ini, satu orang di antaranya yaitu bupati Langkat dibawa ke Jakarta untuk nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.
Dugaan Suap Proyek Pendidikan dan Perkim
Budi menjelaskan bahwa kasus ini diduga terkait dengan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Kabupaten Langkat. "Dan tentunya nanti juga akan didalami, ditelusuri apakah juga ada penerimaan-penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dilakukan oleh bupati atau penyelenggara negara di wilayah Langkat," ujarnya.
KPK akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap lebih banyak pihak yang terlibat dalam kasus suap ini.
