Kapolri Perintahkan Tes Urine Serentak untuk Seluruh Anggota Polri di Indonesia
Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan perintah tegas kepada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia untuk melaksanakan tes urine secara serentak. Langkah ini diambil sebagai respons atas masih ditemukannya anggota Polri yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, yang dinilai mengancam integritas institusi.
Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa perintah Kapolri ini bertujuan untuk memastikan semua personel Polri bersih dari narkotika. "Berdasarkan perintah Kapolri, Divpropam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urine yang akan kami laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Polri secara serentak," ujar Trunoyudo dalam keterangan resmi pada Jumat, 20 Februari 2026.
Kebijakan ini mencerminkan keseriusan Kapolri dalam memberantas narkoba di internal kepolisian, sekaligus sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan narkoba sebagai prioritas nasional. Trunoyudo menegaskan, "Polri tidak akan berhenti memerangi narkoba sebagai salah satu kejahatan luar biasa yang dapat merusak masa depan bangsa Indonesia."
Mekanisme Pengawasan Berlapis
Pelaksanaan tes urine akan melibatkan sistem pengawasan yang komprehensif dan berlapis, mencakup:
- Pengawasan internal dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.
- Pengawasan eksternal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
- Pelaksanaan mulai dari tingkat Markas Besar (Mabes) Polri hingga satuan kewilayahan seperti Polda.
Trunoyudo menambahkan, "Pemeriksaan urine tersebut akan melibatkan fungsi pengawas, baik internal maupun eksternal kepolisian, dari level Mabes Polri sampai polda dan jajaran untuk menjaga integritas." Pendekatan ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Implikasi dan Dampak Jangka Panjang
Tes urine serentak ini bukan hanya sebagai langkah pencegahan, tetapi juga bagian dari upaya Polri untuk meningkatkan profesionalisme dan etika kerja. Dengan membersihkan barisan dari unsur narkoba, diharapkan dapat:
- Meningkatkan kinerja dan disiplin anggota Polri dalam menjalankan tugas.
- Memperkuat citra Polri sebagai institusi yang bersih dan dapat dipercaya masyarakat.
- Mendukung program pemerintah dalam memerangi kejahatan narkoba secara nasional.
Kebijakan ini juga sejalan dengan evaluasi kinerja Polri yang telah dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, menekankan pentingnya anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk pengawasan internal. Sebagai langkah proaktif, tes urine diharapkan dapat mengurangi angka keterlibatan anggota Polri dalam kasus narkoba di masa depan.
