Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta. Komisi III DPR RI mendukung langkah tersebut.
Dukungan Komisi III DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan bahwa penggeledahan ini merupakan wujud keseriusan Presiden Prabowo dalam memberantas praktik buruk di pemerintahan, khususnya terkait BGN. "Ini bukti bahwa Presiden benar-benar concern untuk menindak hal-hal yang tidak baik di Republik ini," ujar Sahroni di DPR RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Sahroni menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya baik untuk rakyat, namun ada pihak yang memanfaatkannya untuk tindak pidana korupsi. "Anggarannya besar, orang bisa gelap mata," jelasnya.
Langkah Tegas Kejagung
Sahroni menganggap langkah Kejagung sebagai bukti bahwa Presiden tidak main-main dengan program prioritasnya. Ia mendorong Kejagung segera menetapkan tersangka. "Kalau sore nanti press conference, segera tetapkan mereka yang melakukan tindak pidana korupsi," tuturnya.
Bendum DPP NasDem ini yakin penggeledahan tidak akan mengganggu program MBG, malah sebaliknya, akan memperbaiki penyaluran. "Lebih cepat lebih baik. Programnya bagus, tapi penyaluran tidak sempurna, banyak komplain. Ini harus diluruskan," ujarnya.
Peringatan untuk Kepala BGN Baru
Sahroni mengingatkan Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, untuk berhati-hati. "Harapannya tidak ada lagi kejadian serupa. Pengganti harus profesional," imbuhnya.
Suasana Penggeledahan
Kejagung menggeledah kantor BGN di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dengan pengamanan TNI. Pantauan detikcom sekitar pukul 09.40 WIB menunjukkan suasana lengang di dalam, namun di luar tampak petugas TNI dan keamanan berjaga. Beberapa mobil terparkir, pagar tertutup, dan karyawan tidak diizinkan naik ke lantai atas.
