Kementerian HAM Luncurkan Program Khusus untuk Jurnalis
Media massa dinilai memiliki peran krusial dalam memperkuat pembangunan peradaban Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Selain sebagai penyebar informasi yang edukatif, pers juga berfungsi sebagai pengawas publik dan pendorong kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai HAM. Pemerintah berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan media dalam membangun kesadaran publik dan memperkuat praktik demokrasi di Tanah Air.
Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri HAM Natalius Pigai dalam acara 'Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Peradaban Hak Asasi Manusia di Indonesia'. "Tanpa melibatkan komunitas media, komunitas pers, itu susah. Bagaimanapun pers adalah salah satu kekuatan terbesar yang mampu membangun peradaban pembangunan hak asasi manusia di negara kita, Republik Indonesia. Jadi pers adalah pilar penting pembangunan peradaban HAM," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2026).
Ia menekankan bahwa media memiliki peran vital dalam mengampanyekan pembangunan HAM di berbagai sektor, mulai dari bidang sipil dan politik hingga ekonomi, sosial, dan budaya. "Media harus bisa mengampanyekan hal-hal positif tentang pembangunan nasional, terutama pembangunan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, di bidang ekonomi, sosial, dan budaya," sambungnya.
Program Nasional untuk Jurnalis
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian HAM menyiapkan sejumlah program nasional yang menyasar kalangan jurnalis. Program tersebut meliputi:
- Kelas pendidikan HAM untuk jurnalis di seluruh Indonesia.
- Kompetisi dan anugerah karya jurnalistik bertema hak asasi manusia.
Pigai menjelaskan, "Kami akan mengadakan Kelas HAM untuk Jurnalis. Jadi semua jurnalis di Indonesia akan bisa kita buka kelas khusus untuk jurnalis, minimal ilmu pengetahuan." Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa kompetisi karya jurnalistik akan menilai karya yang mengangkat isu-isu HAM, termasuk yang menyoroti persoalan HAM dan upaya menghadirkan keadilan. "Jadi karya wartawan yang memuat tentang hak asasi manusia, mengungkap fakta penderitaan, rintihan, orang yang menghadirkan keadilan dan lain-lain itu akan dijadikan penilaian dan akan ada penghargaan untuk itu," katanya.
Kolaborasi Pemerintah dan Media
Pigai mengakui bahwa hubungan pemerintah dan media kerap dipersepsikan berjarak, namun keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam kehidupan demokrasi. "Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah memiliki hati untuk pers. Hubungan kita adalah simbiosis interdependensi, saling menjaga independensi tetapi juga berkolaborasi," tuturnya. Ia menegaskan bahwa pembangunan peradaban HAM tidak mungkin berjalan efektif tanpa dukungan komunitas media dan pers yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran publik.
Dukungan dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
Senada dengan hal itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan bahwa Komnas HAM pernah menempatkan media massa sebagai bagian dari pembela HAM. "Komnas HAM pernah mengeluarkan pernyataan bahwa jurnalis adalah juga human right defender. Maknanya, wartawan adalah juga pembela HAM," terang Nezar. Ia menilai peran tersebut tidak lepas dari tugas jurnalis yang melaporkan berbagai peristiwa pelanggaran HAM sekaligus mengawasi jalannya kekuasaan. "Pers juga dinilai mendorong advokasi dan pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM," pungkasnya.
Acara dan Peserta
Acara yang digelar pada Rabu (11/3) ini turut dihadiri oleh Tokoh Hak Asasi Manusia Jimly Asshidiqie, para aktivis Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi XIII Willy Aditya, Wakil Ketua Dewan Pers, dan para pimpinan media massa. Program ini diharapkan dapat memperkuat peran pers dalam mendorong pembangunan peradaban HAM di Indonesia melalui edukasi dan kompetisi yang konstruktif.
