Komisi IX DPR Desak Penutupan Permanen SPPG Usai 72 Siswa Keracunan MBG
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, secara tegas meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2 di Duren Sawit, Jakarta Timur, ditutup secara permanen. Tuntutan ini muncul menyusul insiden keracunan yang melibatkan 72 siswa dari empat sekolah setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Charles menegaskan bahwa sanksi pembekuan sementara tidak lagi memadai mengingat seriusnya dampak kesehatan yang dialami para korban.
Sanksi Pembekuan Dinilai Tidak Cukup
Menurut Charles, yang berbicara kepada wartawan pada Minggu, 5 April 2026, suspensi atau pembekuan operasional SPPG tersebut sama sekali tidak cukup untuk menjawab tingkat keparahan insiden ini. "Sanksi berupa suspensi atau pembekuan sementara bagi SPPG Pondok Kelapa 2 sama sekali tidak cukup untuk menjawab seriusnya dampak yang ditimbulkan," ujarnya. Dia menekankan bahwa setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup permanen dan dicabut izin operasionalnya tanpa pengecualian.
Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan bahwa kebijakan penutupan permanen seharusnya tidak bersifat kasuistik, melainkan menjadi standar penegakan hukum dan pengawasan nasional oleh Badan Gizi Nasional (BGN). "Penutupan permanen adalah bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus instrumen efek jera," tegas Charles, menekankan pentingnya memberikan peringatan keras kepada seluruh penyelenggara layanan gizi agar tidak bermain-main dengan keselamatan masyarakat.
Keracunan sebagai Bukti Kegagalan Standar
Insiden keracunan ini, menurut Charles, menjadi bukti nyata kegagalan dalam penerapan standar keamanan pangan, higiene sanitasi, serta pengawasan mutu yang ketat dan konsisten. Dia menyoroti bahwa negara tidak boleh hanya menunggu hingga korban berjatuhan sebelum mengambil tindakan. Oleh karena itu, dia mendesak BGN untuk melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok SPPG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan.
Audit ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan mengidentifikasi celah-celah yang menyebabkan insiden keracunan. "Komisi IX akan mendorong penguatan fungsi pengawasan lapangan dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif dan sistematis di setiap unit layanan gizi," kata Charles, menekankan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara lembaga pengawas.
Detail Insiden dan Kondisi Korban
Diketahui bahwa 72 siswa dari empat sekolah di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, diduga keracunan setelah mengonsumsi spageti dari menu MBG. Para siswa tersebut saat ini sedang menjalani perawatan di tiga rumah sakit rujukan, dengan kondisi yang masih dipantau secara ketat oleh tim medis. Insiden ini telah memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan pangan dalam program bantuan gizi pemerintah.
Charles menegaskan bahwa penutupan permanen SPPG Pondok Kelapa 2 harus menjadi langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dia berharap tindakan tegas ini dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan gizi nasional.
