Distribusi MBG Disetop Selama Libur Sekolah, BGN: Hemat Anggaran Rp 3 Triliun
Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menghentikan sementara distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah pada tahun ajaran 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya optimalisasi dan efisiensi anggaran, yang diperkirakan mampu menghemat lebih dari Rp 3 triliun.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengumumkan bahwa penghentian sementara program MBG diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode hari libur. “Pada tanggal 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026,” jelas Sari di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standarisasi pelaksanaan program MBG. Momentum libur sekolah juga dimanfaatkan BGN untuk melakukan penataan ulang program agar lebih tepat sasaran. Masa libur sekolah secara resmi berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026. Berbeda dengan periode Ramadan sebelumnya yang tetap menyalurkan MBG melalui sistem bundling, kali ini distribusi dihentikan total selama liburan. “Kami ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali, sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini,” ujar Sari.
Dalam aturan terbaru, seluruh SPPG yang tidak beroperasi selama masa penghentian distribusi MBG tidak akan menerima insentif operasional. Sebelumnya, setiap SPPG mendapatkan insentif sebesar Rp 6 juta per hari. Dengan jumlah SPPG yang telah beroperasi, penghematan dari insentif selama 18 hari libur mencapai Rp 3.004.560.000.000. “Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi, dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp 3.004.560.000.000,” ungkapnya.
Selain efisiensi operasional, BGN juga mulai melakukan refocusing penerima manfaat program MBG. Hingga 18 Juni 2026, BGN telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. Sekolah-sekolah tersebut akan dievaluasi sebagai penerima manfaat MBG. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah. “Anggaran yang tadinya untuk di situ, kita akan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” jelas Sari.
BGN menyebut kelompok prioritas penerima manfaat ke depan meliputi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang masuk kategori rentan gizi. Ia menegaskan data 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui. BGN saat ini masih melakukan pendataan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses terhadap pemenuhan gizi. “Program Makan Bergizi Gratis ini harus benar-benar efektif diberikan kepada yang tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran negara,” imbuhnya.
