HYBE Tegas Tolak Tawaran Damai Min Hee Jin, Lanjutkan Proses Hukum Soal Saham
Perusahaan hiburan Korea Selatan, HYBE, telah mengambil langkah tegas dengan menolak tawaran damai dari Min Hee Jin, mantan CEO anak perusahaannya, ADOR. Alih-alih berdamai, HYBE memilih untuk melanjutkan proses hukum terkait sengketa pembayaran saham yang melibatkan kedua belah pihak.
Permintaan Pembatalan Eksekusi Paksa Diajukan ke Pengadilan Tinggi Seoul
Diketahui bahwa HYBE telah mengajukan permintaan pembatalan "eksekusi paksa" atas klaim pembayaran saham ke Seoul High Court pada tanggal 10 Maret lalu. Langkah ini menandai eskalasi dalam konflik hukum antara HYBE dan Min Hee Jin, yang sebelumnya sempat mengajukan opsi penyelesaian damai.
Menurut informasi yang beredar, Min Hee Jin bahkan siap melepas sekitar Rp 297 miliar sebagai bagian dari tawaran damainya. Namun, HYBE tampaknya tidak tertarik dengan solusi tersebut dan lebih memilih jalur hukum yang lebih konfrontatif.
Perbedaan Antara Penangguhan dan Pembatalan Eksekusi
Langkah yang diambil HYBE ini dinilai sebagai upaya hukum yang lebih tegas dibandingkan sekadar penangguhan eksekusi. Jika penangguhan hanya menunda proses sementara, permintaan pembatalan bertujuan untuk menghentikan eksekusi secara permanen. Ini menunjukkan komitmen HYBE untuk menyelesaikan sengketa ini hingga ke akar-akarnya melalui sistem peradilan.
Dengan mengajukan permintaan pembatalan, HYBE berharap dapat membatalkan seluruh proses eksekusi paksa yang terkait dengan klaim saham tersebut. Keputusan ini mencerminkan keteguhan perusahaan dalam mempertahankan posisinya dalam perselisihan hukum yang telah menarik perhatian publik ini.
Proses hukum ini kemungkinan akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan, dengan Seoul High Court sebagai pihak yang akan memutuskan nasib permintaan pembatalan dari HYBE. Sementara itu, Min Hee Jin dan tim hukumnya diperkirakan akan menyiapkan respons terhadap langkah tegas dari mantan perusahaan induknya tersebut.
