Menteri PKP Apresiasi Kolaborasi Pemerintah dan Swasta dalam Program Bantuan Rumah di Kudus
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kudus pada Kamis (6/11/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung implementasi program corporate social responsibility (CSR) dari PT Djarum yang telah menyalurkan bantuan berupa 2.550 unit rumah beserta fasilitas sanitasi kepada masyarakat setempat.
Gotong Royong sebagai Fondasi Pembangunan Perumahan Rakyat
Dalam keterangan tertulisnya, Maruarar Sirait menegaskan bahwa program ini merupakan bukti nyata semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha. "Djarum dan sektor swasta lainnya membuktikan bahwa gotong royong bukan sekadar slogan belaka. Tanpa menggunakan anggaran negara, rumah-rumah rakyat dapat berdiri dengan kokoh dan layak huni," ujar Menteri PKP tersebut. Ia menambahkan bahwa kolaborasi semacam ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan nasional.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut baik inisiatif dari PT Djarum ini. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi lintas sektor memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan akses terhadap rumah layak huni. "Rumah yang layak adalah pondasi dasar kesejahteraan sebuah keluarga. Apabila kondisi rumah sudah baik, maka aspek pendidikan, kesehatan, dan perekonomian keluarga tersebut juga akan turut mengalami peningkatan yang signifikan," papar Luthfi.
Kisah Haru Warga Penerima Bantuan yang Mengubah Nasib
Kebahagiaan atas program bantuan ini sangat terasa di kalangan warga penerima, salah satunya adalah Sri Umami, seorang warga Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Selama puluhan tahun, Sri dan keluarganya harus tinggal di rumah sederhana yang kondisinya nyaris roboh. Berkat bantuan dari PT Djarum, ia kini dapat menempati rumah baru bersama keluarganya.
"Suami saya menderita sakit stroke, sementara saya bekerja sebagai pegawai di PT Djarum. Berkat bantuan ini, rumah saya yang sebelumnya rusak parah telah dibongkar total dan dibangun kembali dari nol. Sekarang rumah sudah bisa ditempati dengan nyaman, pasokan airnya lancar, dan dindingnya pun kokoh. Saya sungguh bersyukur atas semua ini," tutur Sri Umami dengan penuh haru.
Kisah serupa juga disampaikan oleh Poniman, warga Kudus lainnya, yang mengaku merasa bangga sekaligus terharu melihat transformasi rumahnya menjadi lebih kuat dan layak huni. "Rumah saya dibangun ulang dan kini sudah selesai serta saya tinggali. Struktur bangunannya jauh lebih bagus, kuat, dan tahan lama. Saya merasa sangat bahagia, Pak," ungkap Poniman.
Target Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Tengah
Selain menggandeng sektor swasta melalui program CSR, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas perumahan rakyat. Pada tahun 2025 ini, Pemprov Jateng menargetkan perbaikan terhadap 17.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan permasalahan permukiman kumuh dan mendukung terciptanya lingkungan hunian yang sehat serta berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dinilai sebagai kunci utama dalam mewujudkan visi tersebut.
