Enam Rukun Tetangga (RT) di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, berhasil mengelola sampah menggunakan metode Biopori Jumbo yang mampu menampung hingga 3.700 kilogram sampah organik setiap tiga bulan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif warga ini.
Apresiasi Gubernur untuk Inisiatif Warga
Pramono Anung menyatakan kekagumannya saat mengunjungi lokasi pengelolaan sampah di RW 014, Pondok Kelapa, pada Minggu, 7 Juni 2026. "Atas nama Pemerintah DKI Jakarta, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh RW 014 dengan enam RT yang melakukan inisiasi untuk mengelola sampah dengan metode biopori jumbo," ujar Pramono di hadapan wartawan.
Ia menegaskan bahwa penerapan metode ini sudah dimulai oleh warga sebelum Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber dikeluarkan. Hal ini menunjukkan kesadaran lingkungan yang tinggi dari masyarakat.
Biopori Jumbo sebagai Role Model
Pramono menjelaskan bahwa Biopori Jumbo ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Jakarta. "Dengan apa yang dilakukan hari ini dalam proses penyempurnaan, biopori itu rata-rata tiga bulan. Jika ini bisa berjalan dengan baik, ini bisa menjadi role model percontohan untuk penanganan sampah di Jakarta," katanya.
Metode ini merupakan inisiatif warga setempat. Pramono menambahkan, "Warga Jakarta Timur termasuk yang paling bagus dalam inisiatif lingkungan. Selain biopori jumbo, saya juga meresmikan biogas dan aktivitas lingkungan lainnya. Saya sengaja menyampaikan ini agar Jakarta Selatan, Barat, Utara, dan Pusat iri dengan Jakarta Timur."
Kapasitas dan Mekanisme Biopori Jumbo
Berdasarkan data yang diterima, terdapat 120 Biopori Jumbo yang mampu menampung 3.700 kg sampah organik dapur (SOD) dari warga RW 14, Pondok Kelapa, selama tiga bulan. Setiap biopori dirancang untuk melayani dua rumah. Pramono optimistis proses penguraian sampah bisa lebih cepat dari tiga bulan jika warga termotivasi oleh kompetisi antar-RT.
"Dengan adanya Ingub, biopori di Jakarta Timur memiliki payung hukum yang lebih sempurna. Warga pasti senang jika dikompetisikan. Saya yakin prosesnya bisa lebih cepat dari tiga bulan," tutup Pramono.
