Presiden Prabowo Subianto melantik Presiden Buruh Said Iqbal sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Negara Jakarta, Senin (8/6/2026). Said Iqbal tiba di Kompleks Istana Kepresidenan pukul 15.48 WIB dengan mengenakan jas hitam dan dasi biru, tampak tersenyum sumringah.
Alasan Said Iqbal Bergabung
Said Iqbal menyatakan bahwa keputusannya masuk ke dalam lingkaran pemerintahan didasari oleh keinginan untuk memperjuangkan hak-hak buruh secara langsung. Setelah berdiskusi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) dan rekan-rekan buruh, ia memutuskan untuk berjuang dari dalam. Menurutnya, keberpihakan Prabowo terhadap buruh, petani, nelayan, dan guru menjadi pendorong utama. Ia menilai pentingnya kehadiran tokoh buruh di dalam pemerintahan untuk memberikan masukan langsung kepada Presiden, mengingat selama ini masukan lebih banyak datang dari kalangan pengusaha.
Peran Sebagai Penasehat Khusus
Dalam posisinya, Said Iqbal bertugas memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Ia berjanji akan tetap kritis terhadap kebijakan yang menyangkut kesejahteraan buruh, terutama terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Secara demokratis, ia menegaskan tidak akan mengurangi daya kritisnya terhadap persoalan perburuhan.
Pelantikan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana. Nanik tiba di Istana sekitar pukul 14.50 WIB dengan mengenakan kebaya biru dan rok batik. Ia enggan berkomentar banyak sebelum pelantikan dan mengaku mendapat panggilan dari Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya pada siang hari. Selain Nanik, dua pimpinan baru BGN lainnya, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, juga telah tiba di Istana.
Dengan bergabungnya Said Iqbal, diharapkan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan buruh dapat terjaga, serta kesejahteraan buruh semakin diperhatikan dalam kebijakan pemerintah.
