Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh pada Senin, 8 Juni 2026, di Istana Kepresidenan Jakarta. Langkah ini diambil untuk memberikan suara bagi kaum buruh dalam pengambilan keputusan di tingkat tertinggi pemerintahan.
Keputusan Bergabung dengan Pemerintahan
Said Iqbal mengungkapkan bahwa keputusannya menerima posisi ini telah melalui diskusi panjang dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan berbagai serikat buruh lainnya. "Bagi kami, setelah kami diskusikan di KSPI khususnya dan kawan-kawan buruh, kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam (pemerintahan)," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Ia menambahkan bahwa kehadirannya di dalam kabinet tidak akan mengurangi daya kritis kelompok buruh terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, hal ini justru menjadi peluang untuk menyuarakan aspirasi secara langsung kepada Presiden.
Alasan Menerima Penugasan
Said Iqbal menjelaskan bahwa ia menerima penunjukan ini karena melihat komitmen Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru. "Karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan," katanya.
Menurutnya, selama ini masukan kepada presiden lebih banyak berasal dari kalangan pemilik modal, seperti yang disampaikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan Rosan Roeslani. Sementara itu, perspektif kelas pekerja masih sangat kurang. "Yang dari buruh kan tidak ada," tegasnya.
Perjuangan untuk Keseimbangan
Dengan posisi barunya, Said Iqbal bertekad untuk memberikan keseimbangan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Ia ingin memastikan bahwa hak-hak buruh dan rakyat kecil tidak terabaikan. "Nah saya memberanikan diri berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh. Dan secara demokratis tidak akan mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuhan. Saya pikir itu aja," pungkasnya.
Pelantikan ini menandai babak baru dalam hubungan antara pemerintah dan serikat buruh, dengan harapan dapat tercipta kebijakan yang lebih pro-rakyat dan berkeadilan.
