Menaker Yassierli Curhat di DPR Terkait Efisiensi Anggaran Jilid III dari Kemenkeu
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan kekhawatirannya dalam rapat kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, 9 April 2026. Ia menyatakan bahwa pihaknya baru saja menerima surat resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang membahas rencana efisiensi anggaran tahap ketiga atau yang dikenal sebagai efisiensi jilid III.
Isi Surat dan Nilai Efisiensi yang Diberikan Kemenkeu
Dalam paparannya, Yassierli menjelaskan bahwa surat tersebut dikirimkan oleh Kemenkeu pada tanggal 1 April 2026. Surat itu menginformasikan adanya efisiensi anggaran yang bersumber dari rupiah murni, dengan total nilai mencapai Rp 181.826.183.000. Nilai besar ini terbagi menjadi dua komponen utama.
- Pertama, Zincian Output (RO) Khusus senilai Rp 122.163.948.000.
- Kedua, hasil identifikasi efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kemenkeu sendiri sebesar Rp 59.662.235.000.
Yassierli menegaskan bahwa saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sedang melakukan penelaahan mendalam terhadap pagu anggaran yang dapat dioptimalkan untuk memenuhi target efisiensi tersebut. Ia menyebutkan bahwa pergeseran dana ini berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum (BA BUN) Kemenkeu, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam penghematan keuangan negara.
Realisasi Anggaran dan Dampak Efisiensi
Di sisi lain, Menaker Yassierli juga melaporkan capaian realisasi anggaran hingga tanggal 8 April 2026. Menurut data yang dihimpun, realisasi anggaran di setiap unit eselon 1 telah mencapai rata-rata 31,87%. Namun, ia memberikan catatan penting bahwa angka ini belum memperhitungkan dampak dari efisiensi jilid III yang baru saja diterima.
"Kami ingin melaporkan bahwa realisasi anggaran per 8 April sudah di angka 31,87%, dengan cadangan bahwa ini belum termasuk efisiensi jilid III dari Kemenkeu," ujar Yassierli dalam rapat tersebut. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa implementasi efisiensi tersebut kemungkinan akan mempengaruhi kinerja anggaran ke depannya, sehingga memerlukan penyesuaian dan koordinasi lebih lanjut antara Kemnaker dan Kemenkeu.
Rapat ini menjadi forum penting bagi Yassierli untuk menyampaikan perkembangan terbaru sekaligus berdiskusi dengan anggota DPR mengenai strategi menghadapi tantangan anggaran. Dengan efisiensi yang signifikan ini, diharapkan dapat tercapai pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan transparan demi mendukung program ketenagakerjaan nasional.
