Kemendagri Tekankan Penurunan Angka Pengangguran Sebagai Agenda Prioritas Daerah
Tingkat pengangguran merupakan refleksi dari tantangan pembangunan yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar kegiatan Presentasi Kepala Daerah dalam rangka Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah pada dimensi penurunan tingkat pengangguran. Kegiatan ini diikuti oleh pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja daerah yang lebih terukur, berdampak, dan berkelanjutan. Kegiatan ini berlangsung secara daring dari Command Center BSKDN pada Rabu, 1 April 2026.
Instrumen Strategis untuk Tata Kelola Berbasis Kinerja
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo, dalam sambutannya menegaskan, Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah merupakan instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis kinerja dan hasil (result-oriented governance). Melalui mekanisme ini, pemerintah tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi juga melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan di daerah.
“Penilaian ini tidak semata melihat capaian angka, tetapi juga menilai kualitas kebijakan, inovasi yang dilakukan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” ungkap Yusharto. Dia menjelaskan, penilaian dalam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah mencakup empat dimensi utama, yaitu penurunan tingkat pengangguran, pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, pembangunan ekonomi dan pengendalian inflasi, serta kewirausahaan dan creative funding.
Proses Penilaian yang Objektif dan Kontekstual
Khusus untuk dimensi penurunan tingkat pengangguran, proses penilaian dikoordinasikan oleh BSKDN dengan melibatkan tim penilai dari unsur kementerian/lembaga, akademisi, serta praktisi di bidang ketenagakerjaan. Guna menjamin objektivitas dan mempertimbangkan karakteristik wilayah, pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam enam regional, meliputi Sumatera, Jawa–Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara–Maluku, serta Papua. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan penilaian yang lebih kontekstual sesuai dengan tantangan dan potensi masing-masing daerah.
Lebih lanjut, Yusharto menekankan, tingkat pengangguran merupakan refleksi dari tantangan pembangunan yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat sasaran, berbasis data, serta didukung oleh inovasi dan kolaborasi lintas sektor. “Penurunan tingkat pengangguran harus kita tempatkan sebagai agenda prioritas yang tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Adaptif
Yusharto juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang adaptif sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Menurutnya, keberhasilan daerah dalam menekan angka pengangguran sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, efektivitas program, serta kemampuan dalam memanfaatkan potensi lokal.
Melalui kegiatan presentasi ini, kepala daerah atau wakil kepala daerah secara langsung memaparkan capaian, strategi, dan inovasi yang telah dilakukan dalam menurunkan tingkat pengangguran. Forum ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga ruang berbagi praktik terbaik (best practices) antar daerah. “Kami ingin menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata untuk menentukan siapa yang terbaik, tetapi lebih dari itu, untuk membangun ekosistem pembelajaran bersama antar daerah,” pungkasnya.
Dengan fokus pada penurunan pengangguran, Kemendagri berharap dapat mendorong transformasi kebijakan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang stabil, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data yang akurat.
