Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi untuk membahas mitigasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan. Rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (26/6/2026) ini melibatkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal.
Pembentukan Satgas Mitigasi PHK
Dasco menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya Satgas Mitigasi PHK yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR. "Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR," ujar Dasco dalam konferensi pers usai rapat. Ia menambahkan bahwa rapat dihadiri oleh Mensesneg selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, Menaker, perwakilan serikat pekerja, desk tenaga kerja Polri, dan Penasihat Khusus Presiden.
Pemetaan Perusahaan Berpotensi PHK
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada DPR yang telah memfasilitasi diskusi ini. Pihaknya mengaku telah memetakan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK terhadap pegawai serta menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasinya. "Hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," ungkap Prasetyo.
Dalam rapat tersebut, dibahas pula langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencegah gelombang PHK. Beberapa perusahaan yang teridentifikasi berpotensi melakukan PHK akan menjadi prioritas penanganan. Pemerintah bersama DPR berkomitmen untuk mencari solusi terbaik bagi pekerja dan perusahaan.
Keterlibatan Serikat Pekerja
Kehadiran Presiden KSPSI Andi Gani dan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden menunjukkan keterlibatan langsung serikat pekerja dalam proses pengambilan keputusan. Dasco menegaskan bahwa hasil pembicaraan akan disampaikan kepada publik agar para pekerja mendapatkan informasi yang jelas. "Dari hasil pembicaraan tadi ada beberapa hal yang masing-masing pihak akan menyampaikan supaya masyarakat tahu dan para pekerja juga dapat lebih jelas," kata Dasco.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang komprehensif dalam menghadapi ancaman PHK di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Pemerintah dan DPR berupaya menyeimbangkan kepentingan dunia usaha dan perlindungan tenaga kerja.
