Prabowo Setujui Penambahan Program Bedah Rumah pada 2027
Prabowo Setujui Penambahan Program Bedah Rumah 2027

Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana penambahan Program Bedah Rumah pada tahun 2027. Persetujuan tersebut disampaikan setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan perkembangan program prioritas perumahan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.

Laporan Program Bedah Rumah

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Maruarar melaporkan progres Program Bedah Rumah yang menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang aman dan nyaman. Program ini menyasar masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

“Program Bedah Rumah menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang aman dan nyaman bagi masyarakat di berbagai daerah,” kata Teddy dalam siaran pers.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Rencana Penambahan Program pada 2027

Maruarar juga melaporkan rencana penambahan Program Bedah Rumah pada 2027 untuk memperluas jangkauan manfaat. Teddy menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui rencana tersebut.

“Termasuk rencana penambahan Program Bedah Rumah pada tahun 2027 guna memperluas jangkauan manfaat program bagi masyarakat yang membutuhkan, yang telah mendapat persetujuan Presiden,” ujar Teddy.

Perkembangan Rusun Subsidi Meikarta

Selain itu, Maruarar melaporkan kemajuan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Proyek ini merupakan bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah.

“Kemajuan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah, yang saat ini telah memasuki tahapan land clearing dan groundbreaking,” jelas Teddy.

Program Prioritas Perumahan

Teddy menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong program prioritas di sektor perumahan. Program tersebut mencakup pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, serta pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih mudah diakses.

“Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Teddy.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Presiden Direktur Standard Chartered Indonesia, Rino Santodiono Donosepoetro.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga