Masyarakat Pulau Tunda di Kabupaten Serang, Banten, mengeluhkan kondisi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang rusak sehingga pasokan listrik menjadi tidak stabil. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyampaikan bahwa PT PLN akan membangun PLTS baru pada tahun 2027.
PLN Akan Bangun PLTS Baru
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy, mengungkapkan bahwa setelah melalui perjuangan bersama, PLN akhirnya akan masuk ke Pulau Tunda. Anggaran pembangunan PLTS baru telah dimasukkan dalam APBN Perubahan. Diharapkan APBN Perubahan dapat segera disahkan sehingga pembangunan PLTS yang dikelola oleh PT PLN dapat direalisasikan.
PLN berencana memasang PLTS dengan kapasitas 150 kWp di Pulau Tunda. PLTS ini nantinya akan dikelola sepenuhnya oleh PLN. Ari James menyatakan bahwa masyarakat Pulau Tunda akan mendapatkan akses listrik dari PLN. Pembangunan diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027, tergantung pada realisasi anggaran.
Solusi Jangka Pendek
Untuk mengatasi kebutuhan listrik dalam jangka pendek, pemerintah akan membantu penyediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang sudah ada. Pemprov Banten bersama Pemerintah Kabupaten Serang saat ini sedang berkomunikasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mendapatkan izin pasokan solar. Ari James menjelaskan bahwa diperlukan surat rekomendasi karena ini termasuk kategori penerangan umum, bukan pelayanan umum. Pertemuan dengan Bupati Serang juga sedang dijadwalkan untuk membahas langkah selanjutnya.
Kerja Sama dengan Pihak Swasta
Sementara itu, Wakil Bupati Serang, Najib Hamas, mengungkapkan bahwa Pemkab Serang juga sedang menjajaki kerja sama dengan PT Metta Energi Sejahtera untuk membangun PLTS mandiri. Sebuah nota kesepahaman (MoU) telah ditandatangani, dan saat ini masih dalam tahap penjajakan lokasi. Kerja sama ini diharapkan dapat memanfaatkan potensi CSR untuk pembangunan fasilitas PLTS di Pulau Tunda.
Keluhan Warga
Seorang warga Pulau Tunda, Mamat (43), menyebutkan bahwa ketergantungan pada PLTD menyebabkan pasokan listrik sering tidak stabil. Listrik hanya menyala jika tersedia solar sebagai bahan bakar. Jika listrik padam, tower telekomunikasi juga ikut mati, sehingga warga kesulitan mendapatkan sinyal dan akses internet.
Dalam kondisi normal, listrik biasanya menyala dari pukul 18.00 WIB hingga 06.00 WIB. Namun belakangan, jadwal penerangan sering berubah akibat gangguan mesin dan keterbatasan stok solar. Mamat mencontohkan, kadang listrik sudah padam pada pukul 23.00 WIB, atau bahkan hanya menyala sebentar setelah magrib lalu mati lagi karena kerusakan.
Meskipun sering mengalami pemadaman, warga tetap rutin membayar iuran listrik harian. Besaran iuran bervariasi antara Rp5.500 hingga Rp15.000 per malam, tergantung pada penggunaan alat elektronik di rumah masing-masing. Mamat menegaskan bahwa warga antusias membayar iuran, asalkan dana tersebut digunakan untuk perawatan dan kebutuhan listrik.
Mamat menambahkan bahwa sebenarnya panel surya yang ada masih dalam kondisi baik, hanya baterai dan instalasinya yang rusak. Jika diperbaiki, listrik bisa kembali menyala. Warga berharap pemerintah daerah dan pusat segera memberikan perhatian serius terhadap masalah listrik di Pulau Tunda.
