Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, secara resmi memaparkan program prioritas untuk periode 2025-2029 dalam sebuah pertemuan dengan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri. Pemaparan ini menekankan pada percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan dan penerapan sistem cerdas di ibu kota baru tersebut.
Target Kawasan dan Investasi Swasta
Basuki mengawali dengan merinci indikator dari Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025, yang telah dituangkan dalam rencana strategis Otorita IKN. Target pertama adalah membangun area kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya seluas 850 hingga 1.100 hektar, dengan total luas KIPP mencapai 6.600 hektar.
"Kedua, target jumlah pemindahan ASN di IKN sebanyak 1.700 sampai 4.100 ASN. Nilai investasi sektor swasta di IKN sebesar 70 triliun rupiah," jelas Basuki. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menarik partisipasi swasta dalam mendanai pembangunan IKN.
Program Prioritas Pembangunan
Dalam pemaparannya, Basuki menyoroti dua kegiatan prioritas utama untuk tahun 2026 yang tercantum dalam rencana strategis 2025-2029:
- Perencanaan pembangunan kawasan, termasuk pembangunan gedung perkantoran legislatif, yudikatif, dan sarana prasarana pendukung.
- Pembangunan hunian vertikal, aksesibilitas, konektivitas, serta pembinaan ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
Selain itu, penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas atau smart city menjadi fokus penting untuk memastikan efisiensi dan modernitas dalam pengelolaan ibu kota baru ini.
Dampak dan Harapan ke Depan
Program ini diharapkan dapat mendukung pemindahan ibu kota secara bertahap, dengan target pemindahan ASN mencapai 4.100 orang. Pembangunan hunian vertikal dan infrastruktur pendukung diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang layak bagi para pegawai pemerintah.
Dengan investasi swasta yang ditargetkan senilai Rp 70 triliun, Otorita IKN berupaya untuk mempercepat realisasi pembangunan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. "Kegiatan prioritas ini dirancang untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara secara komprehensif," tambah Basuki.
Pertemuan ini juga membahas kerja sama antara Otorita IKN, Kemendagri, dan DPR RI dalam memastikan program kerja 2026 berjalan sesuai rencana, dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan.
