Banjir telah menjadi bagian dari sejarah panjang Jakarta. Setiap musim hujan tiba, genangan dan luapan air kerap menguji ketahanan ibu kota yang dihuni 11 juta jiwa ini. Namun, di balik persoalan yang terus berulang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan secara terpadu, mulai dari normalisasi sungai, pembangunan infrastruktur pengendali air, hingga penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi cuaca ekstrem.
Perkuat Rumah Pompa
Pemprov DKI Jakarta memperkuat infrastruktur pengendali banjir melalui penyiagaan pompa air, penguatan sistem polder, dan pemeliharaan badan air agar sistem drainase tetap berfungsi optimal saat curah hujan tinggi. Hingga 13 Maret 2026, DKI Jakarta memiliki 668 unit pompa stasioner yang tersebar di 243 lokasi. Selain itu, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menyiagakan 537 pompa mobile yang ditempatkan di lima wilayah administrasi. Pompa mobile ini penting untuk menangani genangan di titik-titik yang tidak terjangkau pompa stasioner.
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin, menegaskan bahwa seluruh perangkat pengendali banjir disiapkan agar dapat bekerja maksimal, terutama saat hujan intensitas tinggi mengguyur Jakarta. "Kami memastikan seluruh perangkat pengendalian banjir dapat berfungsi optimal, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadi hujan intensitas tinggi. Mitigasi banjir adalah kerja kolaboratif yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan kesiapan infrastruktur," ujar Ika.
Pemprov DKI juga menjalankan JakTirta Project 2025-2027 yang mencakup pembangunan 20 rumah pompa dengan total 61 unit pompa baru di sejumlah titik strategis. Proyek ini akan menambah kapasitas pengendalian banjir hingga 148 meter kubik per detik. Salah satu proyek utama adalah Sistem Tata Air Rumah Pompa Ancol di Pademangan, Jakarta Utara. Fasilitas ini akan menambah kapasitas pompa sebesar 25 meter kubik per detik melalui lima unit pompa baru, sehingga kapasitas pengaliran air di kawasan itu meningkat dari 15 menjadi 40 meter kubik per detik.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, saat meninjau pembangunan Rumah Pompa Ancol pada Selasa (7/4/2026), menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pompa menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di kawasan pesisir Jakarta. "Penambahan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam menangani debit air yang tinggi," urainya. Rumah Pompa Ancol dirancang untuk mempercepat aliran air menuju laut sekaligus memperkuat perlindungan terhadap banjir rob di kawasan Ancol dan Pademangan.
Pengerukan Kali dan Waduk
Pemprov DKI Jakarta juga mempercepat pengerukan sungai, kali, waduk, situ, dan embung untuk mengembalikan kapasitas tampung dan memperlancar aliran air. Hingga 13 Maret 2026, volume pengerukan di lima wilayah kota administrasi Jakarta mencapai 123.393 meter kubik, dimulai sejak 2 Januari 2026. Sepanjang 2025, total volume pengerukan tercatat 919.173 meter kubik. Dinas SDA DKI mengerahkan 260 unit excavator dan 465 unit dump truck untuk mendukung kegiatan ini.
Salah satu lokasi pengerukan adalah Kali Sepak Kembangan atau Kali Uwungan di Jakarta Barat yang memiliki lebar sembilan meter. Pengerukan dilakukan pada lebar enam meter dengan jarak aman 1,5 meter dari sisi tebing untuk mengurangi risiko longsor. Rencana volume pengerukan Kali Sepak mencapai 7.458 meter kubik sepanjang 1.243 meter yang terbagi dalam tiga segmen. "Pengerukan ini bertujuan menjaga kelancaran aliran air, mengingat Kali Sepak merupakan salah satu muara penting yang terhubung lintas wilayah, termasuk ke Cengkareng Drain," ungkap Pramono.
Normalisasi Sungai
Selain pompa dan pengerukan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan langkah jangka menengah melalui normalisasi sungai. Tiga sungai yang menjadi perhatian adalah Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, dan Kali Cakung Lama. Normalisasi Sungai Ciliwung dilakukan bersama pemerintah pusat. Berdasarkan data Dinas SDA DKI Jakarta, total rencana pembangunan tanggul normalisasi Ciliwung mencapai 33,69 kilometer, dan sekitar 17,14 kilometer telah terealisasi.
"Normalisasi Sungai Ciliwung segera dimulai bersama pemerintah pusat melalui pembangunan tanggul. Normalisasi Sungai Krukut dan Kali Cakung Lama ditargetkan mulai dilaksanakan tahun ini," ungkap Pramono. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan normalisasi Ciliwung sudah berjalan sekitar 52 persen. Dari total 33 kilometer, 17 kilometer telah diselesaikan dan masih ada 16 kilometer yang perlu dituntaskan.
Salah satu tantangan dalam penyelesaian normalisasi adalah pembebasan lahan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI menjadi penting. "Memang tantangannya selalu di antaranya adalah lahan. Ibu Wamen PU juga menyampaikan lahannya sering kali masih terhambat, belum clean and clear pengadaannya. Itulah mengapa kolaborasi pemerintah pusat dan Pemprov ini menjadi sangat penting dan masyarakat juga harus terlibat dalam upaya besar ini," papar AHY.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah bergerak dalam pembebasan lahan untuk mendukung kelanjutan normalisasi Ciliwung. "Insyaallah nggak ada kendala dan tanggul itu bisa selesai 16 km itu. Dan ini tidak hanya dengan DKI, juga ada yang ke arah Jawa Barat juga. Mudah-mudahan DKI Jakarta saya acungin jempol karena sangat kooperatif, tinggal yang di Jabar nanti kami juga tetap akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat," ucapnya.
Strategi Terpadu
Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), banjir di Jakarta dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, mulai dari penurunan muka tanah, curah hujan ekstrem, hingga menurunnya kapasitas sungai dan saluran drainase. Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Budi Heru Santoso, menjelaskan tiga penyebab utama banjir di Jakarta. Pertama, penurunan permukaan tanah (land subsidence) dengan laju 1 hingga 15 sentimeter per tahun. Kedua, tingginya curah hujan yang kerap melampaui kapasitas sistem drainase. Ketiga, kondisi saluran air dan sungai yang tidak berfungsi optimal akibat penumpukan sampah serta pendangkalan.
"Situasi ini secara drastis menurunkan kapasitas aliran saluran maupun sungai," ujar Budi. Ia menyebut penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan strategi terpadu yang mencakup langkah jangka pendek dan jangka panjang. Selain pembangunan infrastruktur pengendali banjir, BRIN juga mendorong pemanfaatan teknologi pemantauan modern, seperti Synthetic Aperture Radar (SAR) 2D dan 3D yang dipadukan dengan analisis multi-track InSAR untuk memetakan penurunan muka tanah dan mengidentifikasi wilayah berisiko banjir.
Budi menegaskan, berbagai solusi tersebut memang tidak mudah diterapkan. Keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen politik yang kuat lintas wilayah, koordinasi antarlembaga yang solid, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengendalian banjir. "Solusi yang ditawarkan memang tidak mudah untuk dilaksanakan, tetapi bukan berarti tidak mungkin," pungkasnya.
