Ketahanan Energi Nasional Diperkuat, Legislator Dorong Transisi ke Energi Terbarukan
Jakarta - Konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat telah memicu penutupan Selat Hormuz, yang memasok sekitar 20 persen suplai minyak mentah dunia. Situasi ini mengancam stabilitas pasokan energi global, termasuk bagi Indonesia. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa dinamika ini memperkuat urgensi ketahanan energi nasional dan perlunya mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi impor.
"Di banyak kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa urgensi ketahanan energi sama pentingnya dengan mewujudkan ketahanan nasional," ujar Eddy dalam keterangan resminya pada Kamis, 12 Maret 2026. "Penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan adalah bukti nyata bahwa Indonesia harus segera mengakhiri ketergantungan terhadap suplai energi dari sumber impor dan memperkuat infrastruktur energi di dalam negeri," imbuhnya.
Kuliah Umum di Universitas Kristen Petra Surabaya
Pernyataan ini disampaikan Eddy saat memberikan kuliah umum dalam rangkaian acara MPR Goes to Campus di kampus ke-46, yaitu Universitas Kristen Petra Surabaya. Acara tersebut dihadiri oleh Rektor, jajaran Wakil Rektor, dan ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas, menunjukkan perhatian serius terhadap isu strategis ini.
Salah satu upaya kunci untuk mengakhiri ketergantungan energi adalah dengan mempercepat transisi menuju energi terbarukan yang berbasis pada sumber-sumber dalam negeri. "Indonesia kaya dengan berbagai sumber energi terbarukan, mulai dari sinar matahari, hidro, geotermal, hingga angin. Potensinya mencapai 3.600 gigawatt," jelas Eddy.
Namun, ia mengakui bahwa pemanfaatan energi terbarukan masih belum signifikan karena menghadapi berbagai kendala. "Ini antara lain disebabkan oleh kendala teknologi, sumber daya manusia, pendanaan, dan juga keandalan grid. Hal-hal inilah yang harus terus dibenahi secara sistematis," lanjutnya.
Peran Kebijakan Publik dan Legislatif
Sebagai upaya mempercepat transisi energi, Eddy Soeparno, yang juga merupakan Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, menegaskan pentingnya kebijakan publik yang jelas, transparan, dan terkoordinasi. "Kita harus menghindari jebakan regulasi yang terlalu banyak (over regulated) tetapi tidak terkoordinasi (under coordinated). Membangun infrastruktur energi yang handal adalah kerja besar dan membutuhkan sinergi lintas kelembagaan," tegasnya.
Dalam upaya tersebut, Eddy menegaskan bahwa legislatif, termasuk MPR dan DPR, turut mendukung percepatan transisi energi melalui berbagai regulasi yang saat ini sedang dibahas. "Saat ini, kami sedang membahas finalisasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Selain itu, juga Revisi RUU Migas dan RUU Kelistrikan," ungkapnya.
Ia juga terus mendorong agar RUU Pengelolaan Perubahan Iklim segera disahkan sebagai upaya antisipasi menghadapi krisis iklim, sekaligus menegaskan urgensi energi terbarukan. "RUU ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, dan saya berharap pembahasannya dapat segera dipercepat," tutup Wakil Ketua Umum PAN ini.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi dan membangun ketahanan nasional yang lebih kuat di tengah ketidakpastian geopolitik global.
