Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk Pulau Jawa. Hal itu disampaikan Bahlil usai dipanggil bersama jajaran direksi PLN ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (21/6/2026).
Evaluasi Pasokan Batubara PLN
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah bersama PLN telah melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas kelistrikan. Salah satu temuan utama adalah masalah pasokan batubara. "Total konsumsi batubara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton," kata Bahlil.
Ia menambahkan bahwa secara kontrak, seharusnya tidak ada masalah karena volume kontrak mencukupi kebutuhan semester pertama. "Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending," lanjutnya.
Langkah Pemerintah Atasi Pemadaman
Pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk membantu PLN agar pelayanan listrik kepada masyarakat berjalan baik. Bahlil menyampaikan bahwa dibentuk tim pengadaan batubara yang melibatkan PLN, Direktur Jenderal Batubara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektur Jenderal. "Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," ujar Bahlil.
Ia menekankan pentingnya pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang. "Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal," lanjutnya.
Arahan Presiden Prabowo
Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas kepada kementerian terkait untuk segera mengambil langkah terukur guna memastikan pelayanan listrik optimal. "Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini," ujar Bahlil.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Prabowo untuk mempercepat hilirisasi industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan listrik yang andal sebagai fondasi menuju pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi Indonesia yang berkelanjutan.
